Rabu 03 Jun 2026 14:50 WIB

Dudung KSP: Dadan Hindayana Dicopot Diduga Soal Jual Beli Titik Dapur MBG

Dudung mengatakan Presiden sudah mendengar informasi terkait persoalan BGN sejak lama

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (tengah) didampingi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari (kanan) dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (kiri) memberikan keterangan pers di ruang sidang kabinet Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/6/2026). Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan digantikan Nanik Suryati Dayang yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN.
Foto: Bakom RI
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (tengah) didampingi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari (kanan) dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (kiri) memberikan keterangan pers di ruang sidang kabinet Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/6/2026). Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan digantikan Nanik Suryati Dayang yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN.

REPUBLIKA.CO.ID, - Kepala Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman menyebut bahwa Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dicopot dari jabatannya mungkin karena diduga berkaitan jual beli titik dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Ya, saya pun dapat informasi seperti itu," kata Dudung saat ditanya dugaan kasus jual beli dapur yang menjerat eks Kepala BGN, usai mengikuti rapat kerja di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Baca Juga

Dia mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga sudah mendengar informasi terkait permasalahan BGN sejak lama, dari berbagai sumber. Menurut dia, Presiden pun ingin program MBG dijalankan oleh BGN dengan sebaik mungkin.

"Presiden inginnya sempurna bahwa semua itu tidak ada terjadi sedikit pun, ada yang menyimpang dari program beliau, karena itu uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat," kata dia.

Menurut dia, pencopotan eks Kepala BGN Dadan Hindayana pun merupakan langkah tepat yang diambil Presiden, untuk perbaikan BGN agar lebih transparan dan akuntabel.

Dia mengatakan bahwa Presiden tidak ingin terjadi korupsi dan penyimpangan di lingkungan BGN. "Tidak ada terjadinya penyimpangan, tidak ada terjadinya menguntungkan kepentingan perseorangan, kelompok maupun golongan, tetapi betul-betul bapak Presiden menginginkan bahwa ini untuk kepentingan rakyat," katanya.

 
 
 
Lihat postingan ini di Instagram
 
 
 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Republika Online (@republikaonline)

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement