REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Gerakan Perlawanan Islam (Harakatu al-Muqawwamah al-Islamiyah) atau Hamas mendesak Dewan Perdamaian untuk mengambil posisi yang jelas mengenai rencana Israel untuk memperluas kendali atas Jalur Gaza.

Juru Bicara Hamas Hazem Qassem mengkritik kebungkaman Board of Peace (BoP) atas masalah itu. Ia juga mengecam perwakilan tinggi BoP untuk Jalur Gaza, Nickolay Mladenov, yang tidak mengeluarkan pernyataan apa pun terkait ambisi Israel tersebut.

Qassem menegaskan, ambisi Israel yang akan memperluas wilayah kendali Israel atas Jalur Gaza hingga 70 persen adalah rencana pembersihan etnis. Zionis sekadar melanjutkan upaya untuk menggusur rakyat Palestina dari tanah mereka sendiri.

Lebih lanjut, Qassem menegaskan, rencana Israel tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap kerangka gencatan senjata dan kesepahaman mengenai Jalur Gaza.

Hamas pun mendesak negara-negara yang diwakili di Dewan Perdamaian untuk mengambil posisi yang jelas dan terbuka mengenai ancaman Israel dan pelanggaran berulang terhadap perjanjian gencatan senjata. BoP juga diharap untuk mengambil langkah-langkah praktis dalam menekan Israel agar menghentikan pendudukan atas Jalur Gaza.

Pada Kamis (28/5/2026), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengakui bahwa militernya kini menguasai 60 persen wilayah Jalur Gaza. Tidak puas akan itu, ia pun mengisyaratkan rencana untuk memperluas cakupan tersebut menjadi 70 persen.

Pada Oktober 2025 lalu, tentara Israel mengumumkan bahwa mereka menguasai 53 persen wilayah Jalur Gaza setelah melakukan penempatan ulang ke apa yang disebut "garis kuning" di bawah fase pertama rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang di wilayah Palestina tersebut.

Pengaturan itu membayangkan penarikan pasukan Israel lebih lanjut di bawah fase-fase selanjutnya dari rencana tersebut.

Pada 17 Februari 2026, kepala pertahanan Israel Katz mengatakan Israel tidak akan bergerak "seperempat milimeter pun" dari garis kuning sebelum Hamas dilucuti senjatanya.

Gedung Putih mengumumkan pada 16 Januari 2026 adopsi struktur pemerintahan transisi untuk Gaza, termasuk Dewan Perdamaian, Komite Nasional untuk Administrasi Gaza, dan Pasukan Stabilisasi Internasional.

Inisiatif itu merupakan bagian dari fase kedua rencana 20 poin Trump untuk mengakhiri perang di Gaza dan didukung oleh resolusi Dewan Keamanan PBB yang diadopsi pada November 2025.

Serangan Israel telah menewaskan 922 warga Palestina dan melukai 2.786 orang sejak gencatan senjata diberlakukan Oktober lalu, menurut Kantor Media Gaza.

Israel melancarkan genosida di Jalur Gaza sejak Oktober 2023. Hingga kini, militer Zionis menewaskan lebih dari 72 ribu warga sipil Palestina dan melukai lebih dari 172 ribu orang. Sebagian besar korban adalah kalangan perempuan dan anak-anak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika