REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV – Nasib Board of Peace (BoP) alias Dewan Perdamaian bentukan Presiden AS Donald Trump semakin tak jelas. Aksi terkini Israel menyaplok sebagian besar Jalur Gaza mengikis habis alasan keberadaan badan yang dihuni para pimpinan dunia termasuk dari Indonesia tersebut.
Khaled Elgindy, peneliti senior di Quincy Institute for Responsible Statecraft, berbicara kepada Aljazirah, mengatakan bahwa berdasarkan rencana perdamaian Trump untuk Gaza, dan Dewan Perdamaiannya, Israel tidak diperbolehkan untuk bergerak melampaui “apa yang disebut ‘Garis Kuning’, yang meliputi lebih dari separuh Jalur Gaza”.
“Netanyahu sudah membual tentang militer Israel yang menguasai 60 persen wilayah Gaza, sehingga mereka telah bergerak jauh melampaui ‘Garis Kuning’ yang ditunjukkan dalam gencatan senjata,” kata Elgindy.
Ia menambahkan bahwa ia yakin bahwa “70 persen wilayah tersebut hanyalah permulaan”. “Ada indikasi bahwa ini adalah bagian dari rencana untuk menguasai seluruh Gaza dan mengosongkan penduduknya,” katanya.
Meskipun Dewan Perdamaian Trump secara teori dianggap sebagai “penjaga dan penegak kesepakatan gencatan senjata ini”, pada kenyataannya, badan tersebut hanyalah “fiksi”. Elgindy mencatat bahwa meskipun dewan tersebut “terlihat multilateralisme”, sebenarnya hanya “pemerintahan Trump yang menjalankan pertunjukan di balik layar”.
Dia memperingatkan bahwa utusan badan tersebut menerima perintah “bukan dari 19 anggota Dewan Perdamaian, tetapi dari presiden dan menteri luar negeri Amerika Serikat”. “Amerika Serikat masih menjadi pihak yang bertanggung jawab di balik penampilan Dewan Perdamaian ini,” tambahnya.
Dalam perkembangan terkini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan pasukan penjajahan Israel (IDF) untuk menguasai 70 persen Jalur Gaza. Ini melanggar syarat dalam 20 poin usulan gencatan senjata yang dilansir Presiden AS Donald Trump dan merupakan dasar pembentukan Board of Peace.
Berdasarkan gencatan senjata yang ditengahi AS pada bulan Oktober, tentara Israel mundur ke garis demarkasi yang memberi Israel kendali langsung atas 53 persen wilayah pendudukan.
Sejak saat itu, pasukan Israel terus memajukan posisi mereka ke arah barat hingga separuh wilayah yang dikuasai Hamas, dan mendeklarasikan perluasan wilayah tak bertuan di sebelah barat wilayah tersebut, di mana mereka mengklaim hak untuk memutuskan siapa yang boleh masuk dan menembaki siapa pun yang dianggap sebagai ancaman.
Dalam beberapa hari terakhir, milisi bersenjata yang didukung Israel telah mengambil peran utama dalam mengosongkan wilayah tersebut sepanjang garis gencatan senjata, dan memerintahkan warga untuk mengosongkan rumah atau tempat berlindung mereka.
Selama delapan bulan gencatan senjata, pasukan Israel terus menembaki warga Palestina yang berada dalam jangkauan “garis kuning” yang memisahkan jalur tersebut, dan melakukan serangan udara lebih jauh ke wilayah barat Gaza, menewaskan lebih dari 900 warga Palestina sejak gencatan senjata dimulai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika