REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan pemerintah tak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Kondisi itu menurut Pigai menyebabkan Kementerian HAM tak bisa masuk melobi ke Israel.

Hal itu disampaikan Pigai merespon sembilan WNI peserta misi kemanusiaan ke Gaza, Palestina yang ditahan oleh Israel.

Menurut Pigai, ia menyerahkan urusan pemulangan para WNI kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). "Oh kami sudah sampaikan, melalui Kementerian Luar Negeri sudah menyampaikan kecaman. Yang kedua, Kementerian Luar Negeri sudah mulai koordinasi dengan jalur-jalur diplomasi. Masalahnya kan Kementerian HAM tidak bisa langsung masuk ke Israel karena tidak ada hubungan diplomatik ya," kata Pigai dalam Kelas Jurnalis HAM di Bandung, Jawa Barat pada Rabu (20/5/2026).

Pigai mengaku masalah yang dialami WNI di luar negeri dapat lebih mudah diatasi kalau RI punya hubungan diplomatik dengan negara itu. Adapun dalam kejadian kali ini, Pigai menilai Kemenlu lebih punya kapasitas untuk memulangkan 9 WNI dari Israel.

"Kalau ada negara yang memiliki hubungan diplomatik baru terjadi peristiwa itu di wilayahnya, mungkin kami sudah lakukan dengan berbagai instrumen yang ada," ujarnya. 

Kendati begitu, pemerintah juga menggunakan instrumen-instrumen mekanisme internasional untuk melakukan perlindungan terhadap warga negara Indonesia. "Kami kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri untuk dimana Kementerian Luar Negeri berada di frontliner untuk menggerakkan instrumen internasional," ujar Pigai.

Insiden penculikan ini berlangsung saat Indonesia duduk sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Namun, menurut Pigai menyebut posisi itu tak lantas memudahkan Kementerian HAM melobi Israel. Sebab posisi Presidensi Dewan HAM PBB wajib dijabat secara independen.

"Ya, memang Presidensi Dewan HAM itu bersifat independen. Memang beliau (Presiden Dewan HAM PBB) adalah orang kita, tapi begitu dia ditetapkan sebagai Presiden Dewan HAM PBB adalah dia independen," ujarnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika