REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Pemerintah Indonesia menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem di 88 kabupaten/kota pada tahun 2026. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar dalam rapat tingkat menteri di Jakarta, Senin (11/5).
Pemerintah akan mengimplementasikan berbagai program yang difokuskan pada wilayah tersebut untuk mencapai target tersebut. Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa strategi ini tidak hanya mengandalkan bantuan sosial tunai, tetapi juga memperkuat ekosistem pemberdayaan masyarakat.
Warga usia produktif di daerah prioritas akan mendapatkan pelatihan kerja singkat untuk meningkatkan peluang mereka dalam memasuki pasar kerja atau memulai usaha sendiri. "Bantuan sosial adalah bantalan sementara, tetapi pemberdayaan adalah kata kunci yang kita dorong," kata Muhaimin Iskandar.
Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang akurat. Meski demikian, Muhaimin mengakui adanya tantangan di lapangan, termasuk gejolak akibat penghapusan penerima bantuan yang tidak berhak.
Oleh karena itu, kesiapan infrastruktur digital di setiap daerah menjadi penting untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. "Kita berharap Inpres 8 Tahun 2025 menjadi pijakan bagi seluruh Program Penurunan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat (Pro-Kesra)," tambahnya.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika