REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Ekonom Universitas Indonesia, Ninasapti Triaswati, menekankan pentingnya menjaga konsistensi produksi pangan nasional untuk memastikan stabilitas inflasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir 2026. Pernyataan ini disampaikan di tengah tantangan ketidakpastian pangan global, terutama terkait produksi beras yang sangat mempengaruhi kestabilan ekonomi nasional.
Menurut Ninasapti, pasokan dan produksi pangan, khususnya beras, menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi. Di triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,61 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Pada tahun sebelumnya, sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 1,11 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, menegaskan perannya yang strategis.
Ninasapti menjelaskan bahwa keberhasilan menjaga produksi dan pasokan pangan domestik sangat berkaitan dengan daya beli masyarakat. Inflasi pada April 2026 tercatat sebesar 0,13 persen secara bulanan, dengan kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan deflasi sebesar 0,06 persen, dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas seperti daging ayam ras, telur ayam ras, dan cabai.
Peran Strategis Sektor Pertanian
Sektor pertanian diakui sebagai salah satu bantalan utama ekonomi nasional yang menyerap tenaga kerja besar dan berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Ninasapti mengapresiasi kerja keras petani serta dukungan pemerintah dalam memperkuat produksi pangan nasional. Saat ini, cadangan beras pemerintah mencapai lebih dari 5 juta ton di gudang Perum Bulog, menjadi modal penting untuk menjaga ketahanan pangan.
“Yang jelas beras sudah swasembada. Lapangan pekerjaan di pertanian masih terbuka lebar. Dalam beberapa tahun terakhir minat anak muda terjun ke sektor pertanian juga masih cukup besar,” tambahnya.
Dengan posisi strategis ini, sektor pertanian diharapkan terus memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi hingga akhir 2026.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika