REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu mulai menerapkan sistem pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber di setiap rumah tangga di wilayah tersebut. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Gubernur No.5 Tahun 2026 yang mengharuskan pemilahan sampah di sumbernya.
Menurut Aldi Jansen, Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, pihaknya aktif mensosialisasikan program ini dengan berkolaborasi bersama kecamatan, kelurahan, dan seluruh unit kerja di lingkungan Pemkab Kepulauan Seribu. Pemerintah juga akan memberikan insentif berupa penyediaan sarana dan prasarana untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif dalam melakukan pemilahan sampah.
Instruksi ini mengharuskan masyarakat untuk memisahkan sampah organik, anorganik, B3, dan residu sejak dari sumbernya, sehingga setiap jenis sampah dapat masuk ke jalur pengolahan yang tepat. Aldi menekankan bahwa mulai 1 Agustus 2026, seluruh wilayah termasuk Kepulauan Seribu harus tertib menerapkan kebijakan ini.
Pemilahan dan pengolahan sampah ini diharapkan dapat meminimalkan volume sampah yang dikirim ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Bantar Gebang, dengan hanya menyisakan residu sampah saja. Sudin LH juga akan melakukan sosialisasi, pendampingan, dan deklarasi pemilahan sampah di Provinsi DKI Jakarta.
Pihaknya akan memastikan bahwa sampah yang masuk ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) sudah terpilah dengan benar dan akan mengawasi proses pengumpulan sampah dari sumber ke TPS. Jika ditemukan ketidakdisiplinan, langkah pembinaan akan diambil. Pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) juga harus tetap terpilah dengan baik.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika