REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN, – Komisi XI DPR RI meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mempercepat hilirisasi industri sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Permintaan ini disampaikan dalam pertemuan dengan Gubernur Kalsel di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kamis (tanggal tidak disebutkan).

Fauzi H. Amro, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, menekankan pentingnya mengoptimalkan kekayaan sumber daya alam Kalsel melalui pengelolaan bahan mentah seperti batu bara, kelapa sawit, dan karet di dalam daerah. Hilirisasi, menurutnya, dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi PAD.

Fauzi mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Kalsel yang mencapai 5,67 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Pertumbuhan ini didukung sektor pertambangan, perkebunan, dan perdagangan. "Pertambangan menyumbang 26 persen dari pertumbuhan ekonomi Kalsel. Dengan hilirisasi, PAD bisa meningkat jauh," ujarnya.

Selain hilirisasi, Fauzi mendorong optimalisasi serapan anggaran dan pengembangan sektor pariwisata berbasis sungai sebagai potensi besar yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

Pengembangan Kawasan Industri Strategis

Ariadi Noor, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdaprov Kalsel, menyambut baik perhatian Komisi XI. Pemprov Kalsel berencana mengembangkan empat kawasan industri strategis, termasuk KIK Seradang, KIK Mantuil, KIK di Kabupaten Tapin, dan KIK Jorong. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8,1 persen, dibutuhkan investasi sebesar 250 triliun rupiah.

Ariadi menekankan pentingnya dukungan regulasi dari pemerintah pusat demi mewujudkan target tersebut.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika