REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Tak menggubris ancaman AS, Iran secara resmi telah meluncurkan mekanisme baru untuk mengatur lalu lintas maritim melalui Selat Hormuz. Demikian dilaporkan media Iran, Press TV.
Di bawah sistem yang baru diterapkan ini, semua kapal yang bermaksud melintasi Selat akan menerima email atau surat elektronik dari alamat resmi info@PGSA.ir. Surat itu akan menguraikan aturan dan peraturan untuk melintasi selat tersebut.
Kapal-kapal diharuskan untuk menyesuaikan operasi mereka sesuai dengan kerangka kerja ini dan memperoleh izin transit sebelum melintasi Selat Hormuz, salah satu titik rawan pengiriman minyak paling penting di dunia.
Inisiatif yang digambarkan sebagai sistem pemerintahan berdaulat akan beroperasi di Selat Hormuz yang dilalui oleh sekitar 20% dari seluruh minyak diperdagangkan secara internasional.
Seperti diketahui, angkatan bersenjata Iran telah menempatkan Selat Hormuz di bawah kendali ketat, memblokir semua kapal yang terkait dengan AS dan Israel setelah peluncuran perang agresi mereka terhadap Republik Islam pada 28 Februari.
Teheran telah memberi sinyal kesediaan untuk membuka kembali Selat setelah AS dan Israel setuju untuk memasukkan Lebanon dalam perjanjian gencatan senjata yang dimediasi Pakistan.
Namun, otoritas Iran menyatakan jalur air tersebut ditutup kembali karena Washington dan Tel Aviv terus melanggar ketentuan gencatan senjata.
Lihat postingan ini di Instagram
Dibahas Parlemen Iran
Rancangan undang-undang yang sekarang sedang dibahas di Parlemen Iran akan memberlakukan larangan total terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Israel. Sementara kapal-kapal yang terkait dengan AS dan negara-negara musuh lainnya akan menghadapi pembatasan yang ketat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika