REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Menteri Pertahanan Jepang menggelar tur ke Asia Tenggara pekan ini. Seperti dilansir South China Morning Post, para analis menggambarkan kunjungan ini sebagai misi yang jelas, meskipun secara diplomatis tidak terlalu kentara. 

Jepang disebut ingin menjadikan Indonesia dan Filipina sebagai target yang lebih sulit bagi ambisi maritim Tiongkok.

“Memberdayakan negara-negara Asia Tenggara akan meningkatkan daya tawar diplomatik mereka terhadap Tiongkok dalam sengketa maritim,” kata Yoichiro Sato, seorang profesor studi keamanan di Universitas Ritsumeikan Asia Pasifik Jepang dan peneliti tamu di Institut Strategi Maritim Korea.

Menhan Jepang Shinjiro Koizumi mendarat di Jakarta pada Senin untuk menandatangani pakta kerja sama pertahanan dengan mitranya dari Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin.

Keputusan itu diambil menyusul kebijakan penting Tokyo untuk mencabut larangan ekspor senjata mematikan yang telah berlaku selama beberapa dekade bulan lalu.

Ia selanjutnya akan menuju Filipina, di mana pasukan Jepang saat ini sedang berlatih bersama pasukan AS dalam latihan militer tahunan Balikatan.

Perubahan kebijakan Jepang tentang ekspor senjata sekarang memungkinkan transfer senjata ke-17 mitra pertahanan, sebuah perubahan besar dari doktrin pasifis pasca-Perang Dunia II.

Sato mengatakan bahwa empati Tokyo terhadap negara-negara Asia Tenggara yang “sepemikiran” dalam menghadapi tekanan maritim dari Tiongkok telah tumbuh seiring dengan peningkatan taktik zona abu-abu di wilayah sengketa Jepang dan China. Taktik dimaksud yakni melakukan patroli terus-menerus dan intrusi maritim dan wilayah udara.

Alfin Febrian Basundoro, seorang dosen hubungan internasional di Universitas Airlangga Indonesia, mengatakan Asia Tenggara sedang mencari mitra yang dapat diandalkan dalam menawarkan bantuan keamanan.

"Jepang, pada gilirannya, berupaya menjadi penyedia keamanan alternatif bagi kekuatan menengah di kawasan itu," katanya dilansir South China Morning Post. 

Perjanjian yang ditandatangani Koizumi di Jakarta pada Senin dilaporkan mencakup bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, latihan bersama, dan kerja sama maritim.

Menurut juru bicara Kementerian Pertahanan Indonesia, Rico Ricardo Sirait,  perjanjian itu juga membuka peluang kerja sama dalam peralatan dan teknologi pertahanan.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika