REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Publik Amerika Serikat (AS) dinilai sudah jenuh atas perang negaranya terhadap Iran. Sementara perang itu sendiri berpotensi menjadi beban politik bagi Presiden Donald Trump, terutama di tengah menurunnya dukungan publik, demikian pandangan pakar Amerika Serikat dari Universitas Indonesia, Suzie Sudarman.

Menurut Suzie, kebuntuan dalam negosiasi untuk mengakhiri konflik dengan Iran membuka kemungkinan bagi Trump untuk mempertimbangkan opsi serangan baru.

“AS bisa saja menyerang Iran, tetapi yang menanggung biaya (perang) tentu rakyatnya, yang sudah jenuh dengan perilaku Donald Trump,” kata Suzie merespons pertanyaan di Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Ketua Pusat Studi Amerika di UI itu menjelaskan bahwa dalam berbagai skenario serangan baru yang dimiliki Trump, Iran masih memiliki peluang besar untuk melakukan perlawanan dan bahkan mengungguli AS, terutama jika mendapat dukungan dari China dan Rusia.

Dalam kondisi tersebut, Trump dinilai tidak lagi dapat memanfaatkan perang sebagai alat untuk menggalang dukungan publik. Bahkan, basis pendukung utamanya dalam kelompok Make America Great Again (MAGA) disebut mulai terbelah dan tidak sepenuhnya mendukung perang.

“Unsur nasionalisme AS yang disuarakan kelompok MAGA terpecah, mereka tidak rela AS ditunggangi kaum Zionis,” ujar Suzie, merujuk pada kelompok kanan ekstrem pro-Trump.

Pendukung mantan presiden AS Donald Trump berkumpul di dekat resor Mar-a-Lago Trump di Palm Beach, Florida, AS, Jumat (31/3/2023). - (EPA-EFE/Cristobal Herrera-Ulashkevich)

Suzie juga menyoroti meningkatnya kesulitan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan biaya perang yang terus membengkak dengan Menteri Pertahanan Pete Hegseth kesulitan menjawab pertanyaan anggota Kongres AS dalam rapat dengar pendapat terkait soal biaya perang Iran beberapa waktu lalu.

Meski demikian, Suzie menilai Trump masih dapat mengandalkan dukungan anggota Kongres dari Partai Republik untuk tidak menghalangi langkahnya melanjutkan perang dengan Iran.

Dalam sistem konstitusi AS, kewenangan untuk menyatakan perang berada di tangan Kongres, bukan presiden. Melalui War Powers Resolution, Kongres memiliki hak untuk membatasi tindakan presiden dan menghentikan operasi militer tanpa persetujuan legislatif.

“Trump juga akan mempertimbangkan langkah lebih lanjut dengan mengukur masih setiakah Partai Republik untuk tetap mendukungnya,” kata Suzie.

Namun, kekhawatiran anggota Kongres dari Partai Republik terhadap potensi kekalahan dalam pemilu sela tahun ini dinilai akan membuat mereka tetap loyal kepada Trump dan tidak menyetujui penerapan War Powers Resolution.

Sebelumnya, AS dan Iran telah menggelar putaran pertama negosiasi di Islamabad pada 11 hingga 12 April 2026, namun belum mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik. Sejumlah isu masih menjadi ganjalan, di antaranya terkait Selat Hormuz, blokade AS terhadap pelabuhan Iran, serta hak Iran untuk melakukan pengayaan uranium.

Ikuti Whatsapp Channel Republika