REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU -- Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mendorong percepatan hilirisasi sawit rakyat melalui pengembangan berbagai produk turunan sawit yang dikelola oleh koperasi petani. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan Workshop Akselerasi Hilirisasi Sawit Rakyat dan Pengembangan Produk UMKM Turunan Sawit yang digelar di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, 23 April 2026.

Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 100 orang yang terdiri dari petani sawit swadaya, pengurus koperasi anggota SPKS, pemerintah daerah, praktisi UMKM, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Workshop ini bertujuan memperkuat kapasitas petani dan koperasi dalam mengembangkan berbagai produk turunan sawit bernilai tambah sebagai sumber pendapatan baru bagi petani.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat, Muh. Faizal Thamrin, menyampaikan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh upaya petani dalam mengembangkan hilirisasi produk turunan sawit. Menurutnya, pengembangan hilirisasi sawit rakyat sejalan dengan arah kebijakan pemerintah daerah serta program pembangunan yang dicanangkan oleh Gubernur Sulawesi Barat.

“Pemerintah daerah sangat mendukung inisiatif petani dalam mengembangkan berbagai produk turunan sawit melalui koperasi. Ini sejalan dengan rencana dan program pemerintah provinsi yang mendorong peningkatan nilai tambah komoditas perkebunan di daerah,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah saat ini memiliki komitmen untuk memperkuat sektor hulu perkebunan sawit rakyat, terutama melalui peningkatan produktivitas kebun petani.

“Salah satu fokus pemerintah adalah meningkatkan produktivitas sawit rakyat melalui berbagai program, termasuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), agar kebun-kebun petani bisa lebih produktif dan berkelanjutan,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya menjaga agar harga sawit di tingkat petani tetap stabil dan tidak merugikan petani.

“Kami juga fokus menjaga agar harga sawit petani tidak jatuh terlalu rendah. Karena itu pemerintah memastikan proses penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) melibatkan semua pihak, baik pemerintah, perusahaan, maupun perwakilan petani,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Sulawesi Barat, Muhammad Hisyam Said, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi juga memiliki program dukungan bagi UMKM, termasuk UMKM berbasis sawit yang dikembangkan oleh koperasi petani.

Menurutnya, salah satu dukungan yang saat ini diberikan pemerintah adalah memfasilitasi pendaftaran merek produk UMKM secara gratis.

“Program kami saat ini dapat membantu pelaku UMKM untuk mendaftarkan merek secara gratis, sehingga produk-produk yang dihasilkan memiliki legalitas dan perlindungan hukum,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah siap membantu mendaftarkan merek produk UMKM turunan sawit yang dikembangkan oleh koperasi petani.

Ikuti Whatsapp Channel Republika