REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS – Para menteri luar negeri Uni Eropa pada hari Selasa menolak dorongan untuk menangguhkan perjanjian asosiasi blok tersebut dengan Israel. Jerman dan Italia menjegal usulan yang diajukan Spanyol, Irlandia, dan Slovenia tersebut.
Menjelang pertemuan Dewan Urusan Luar Negeri pada tanggal 21 April di Luksemburg, Spanyol, Irlandia dan Slovenia pekan lalu menandatangani surat kepada diplomat tinggi Uni Eropa Kaja Kallas yang menuduh Israel melanggar perjanjian yang mendasari hubungan blok tersebut dengan Israel.
Namun, Politico mengabarkan para menteri pada akhirnya menolak untuk menunda perjanjian penting tersebut, dan Jerman dan Italia memainkan peran penting dalam memblokir proposal tersebut.
Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan penangguhan perjanjian itu "tidak pantas", dan malah menganjurkan "dialog yang kritis dan konstruktif" dengan Israel. Austria juga menyuarakan sentimen yang sama, dan Italia – yang secara luas dianggap sebagai pihak yang paling tidak setuju dalam pertemuan tersebut – mengikuti langkah yang sama dan menyelesaikan masalah ini secara definitif.
“Tidak ada angka maupun kondisi politiknya,” kata Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani sebelum pertemuan tersebut, menggarisbawahi keberpihakan Roma dan Berlin terhadap Israel.
Penentangan yang dipimpin Jerman dan Italia terhadap proposal tersebut memupuskan harapan para pemimpin di Madrid, Ljubljana dan Dublin, yang berharap meningkatnya kemarahan terhadap kekerasan pemukim di Tepi Barat, serta undang-undang baru yang memperkenalkan hukuman mati wajib bagi warga Palestina, akan mendorong Brussel untuk mengambil tindakan.
“Saat ini Eropa sedang mempermainkan kredibilitasnya,” kata Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Albares saat tiba di pertemuan tersebut. “Kita harus memberi tahu Israel dengan jelas bahwa mereka harus mengubah arah.”
Menteri Luar Negeri Irlandia Helen McEntee juga menyebut tindakan Israel “sama sekali tidak dapat diterima” dan berpendapat bahwa UE perlu bersikap “menentukan” dan menunjukkan bahwa mereka “menjunjung tinggi nilai-nilai fundamental.”
Meskipun upaya tersebut pada akhirnya tidak berhasil, seruan untuk mengambil tindakan ini mendapatkan dukungan dari negara-negara anggota lainnya. “Kita harus mampu bertindak untuk mempertimbangkan perdebatan ini,” kata Maxime Prévot dari Belgia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika