REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali) meluncurkan KKI Online Payment BPD Bali sebagai pembayaran digital untuk mendukung implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) pada belanja pengadaan. Selain meningkatkan efisiensi biaya, implementasi KKI Online juga memberikan dampak langsung terhadap proses operasional.
Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Bali, I Wayan Serinah, menyampaikan seluruh jajaran di Provinsi Bali diinstruksikan untuk segera beradaptasi dengan sistem KKI Online dalam proses pengadaan barang dan jasa. "Karena implementasi KKI harus berjalan optimal demi mendukung penyerapan anggaran yang lebih efektif, efisien, akuntabel, dan transparan,” ujarnya.
KKI Online Payment BPD Bali memungkinkan proses pembayaran belanja pemerintah daerah dilakukan secara end-to-end digital, terintegrasi dengan sistem pengadaan, serta meminimalkan proses manual yang selama ini menjadi kendala dalam administrasi keuangan daerah. Dibandingkan dengan implementasi KKI berbasis QRIS yang telah berjalan sebelumnya, KKI Online Payment menghadirkan keunggulan berupa kemampuan mengakomodasi transaksi hingga Rp 200 juta per transaksi, sehingga lebih relevan untuk kebutuhan belanja pengadaan pemerintah daerah dengan nilai yang lebih besar.
Dalam implementasinya, BPD Bali berperan sebagai penerbit (issuer) sekaligus sebagai pengakuisisi (acquirer) sehingga transaksi dikategorikan sebagai on-us. Skema ini memberikan efisiensi biaya melalui merchant discount rate yang lebih rendah, yaitu sebesar satu perseb dibandingkan dengan skema off-us di mana issuer dan acquirer berasal dari bank yang berbeda.
Direktur IT sekaligus Operasional BPD Bali, Ida Bagus Gede Setia Yasa, menjelaskan dibandingkan dengan sistem pembayaran sebelumnya, KKI dalam ekosistem digital ini menawarkan kendali yang lebih baik melalui virtual card. Setiap pemegang kartu memiliki batasan dan kontrol yang jelas.
"Serta dilengkapi dengan keamanan berlapis seperti PIN, kata sandi mobile banking, dan token khusus dari sistem Mbizmarket untuk memastikan transaksi tetap aman dan terpantau secara sistematis,” ujarnya.
Selain meningkatkan efisiensi biaya, implementasi KKI Online juga memberikan dampak langsung terhadap proses operasional. Bagi bendahara pemerintah daerah, sistem ini mempermudah proses administrasi, pelaporan, dan monitoring transaksi secara real-time.
Di sisi lain, bagi penyedia barang dan jasa, mekanisme ini memberikan keuntungan karena pembayaran dapat diterima lebih cepat, yaitu maksimum H+1 setelah Berita Acara Serah Terima (BAST) barang/jasa dilakukan, sehingga membantu menjaga arus kas usaha, khususnya bagi pelaku UMKM.
Sementara itu, CEO dan Co-Founder Mbizmarket, Ryn MR Hermawan, menyatakan peluncuran KKI Online Payment ini membuat kanal pembayaran di Mbizmarket menjadi yang terlengkap sebagai lokapasar mitra LKPP RI dalam mendukung kebutuhan transaksi pengadaan pemerintah. Ia berkomitmen terus mendukung transformasi digital pengadaan barang dan jasa di Indonesia.
"Melalui penguatan sistem pembayaran online agar seluruh proses transaksi berjalan lebih transparan, akuntabel, dan terintegrasi dalam satu ekosistem digital," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika