REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menggelar town hall meeting terkait pelayanan publik di Teater Besar, Taman Ismail Marzuki (TIM) pada Rabu (15/4/2025). Town hall meeting itu dilakukan setelah terdapat sejumlah rekayasa tindak lanjut laporan warga melalui aplikasi JAKI.

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, town hall meeting itu digelar dengan mengundang jajaran lurah, camat, wali kota, bupati, serta jajaran perangkat yang berkaitan dengan penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU). Kegiatan itu dilakukan untuk memperbaiki kinerja petugas PPSU di Jakarta.

"Walaupun setelah kami dalami berbagai persoalan, termasuk yang di Kalisari, memang itu betul-betul mencoreng wajah Jakarta. Kami, saya sebagai Gubernur, tidak mau itu terulang kembali, sehingga tidak ada ruang untuk itu bisa diulang kembali," kata dia.

Menurut dia, Pemprov Jakarta telah berupaya untuk melakukan perbaikan dalam sistem pelaporan warga melalui aplikasi JAKI. Dengan begitu, setiap laporan warga yang masuk nantinya dapat dipantau langsung perkembangannya.

Ia pun mengingatkan para petugas di lapangan untuk benar-benar bekerja menindaklanjuti laporan warga. Pramono menegaskan, petugas di lapangan tidak boleh hanya bekerja untuk menyenangkan pimpinannya.

Lurah dibebastugaskan, PPSU dapat SP1

Diketahui, beberapa waktu lalu viral laporan warga melalui aplikasi JAKI ditindaklanjuti dengan foto hasil editan kecerdasan buatan (AI) di wilayah Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Foto hasil AI itu dibuat seolah-olah masalah parkir liar yang dilaporkan warga sudah diatasi, tetapi faktanya tidak demikian.

Ikuti Whatsapp Channel Republika