REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak ambil pusing atas Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) yang mengadukan dugaan pelanggaran etik para petinggi KPK ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK pada Rabu (25/3/2026). Aduan itu menyangkut pengalihan eks Menag Yaqut Cholil Qoumas dari penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) menjadi penahanan rumah.

KPK bersikukuh tak ada yang salah dari pengalihan status penahanan Yaqut.  "Seluruh proses dan langkah yang diambil telah dilakukan sesuai dengan mekanisme, prosedur, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (25/3/2026).

KPK menghargai pengaduan etik yang dilakukan oleh MAKI. Sebab hal itu termasuk partisipasi masyarakat guna memastikan akuntabilitas dan integritas KPK.

"KPK akan tetap berkomitmen menjalankan tugas pemberantasan korupsi secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus terbuka terhadap setiap bentuk pengawasan sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik," ujar Budi.

KPK mendasarkan pengalihan status penahanan Yaqut mempertimbangkan Pasal 108 ayat 1 dan 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh karena itu, KPK siap menghadapi pengaduan MAKI.

"Kami meyakini Dewan Pengawas akan menindaklanjuti laporan tersebut secara objektif, profesional, dan independen," ucap Budi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika