REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhamad Sarmuji mendesak pemerintah secepatnya mengambil langkah mitigasi fiskal akibat lonjakan harga minyak dunia. Apalagi, hal itu diikuti penguatan dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah akibat perang di kawasan Teluk.

Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah tersebut telah mendorong harga minyak dunia menembus di atas 100 dolar AS per barel sejak Ahad (8/3/2026). Pada saat yang sama, tekanan global juga tercermin dari penguatan dolar Amerika Serikat yang membuat nilai tukar rupiah menembus level Rp 17 ribu per dolar AS pada awal perdagangan Senin (9/3/2026).

Sarmuji menyebut, kombinasi lonjakan harga minyak dan penguatan dolar AS berpotensi memberikan tekanan besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terutama, sambung dia, pada pos subsidi energi yang sangat sensitif terhadap fluktuasi harga minyak dan nilai tukar.

"Lonjakan harga minyak dunia di atas 100 dolar AS per barel dan penguatan dolar AS harus segera direspons secara serius oleh pemerintah. Dampaknya terhadap APBN bisa sangat signifikan, terutama pada beban subsidi energi,” ujar Sarmuji dalam keterangannya pada Selasa (10/3/2026).

Selain itu, Sarmuji mengingatkan penguatan dolar AS membawa konsekuensi langsung terhadap posisi utang luar negeri Indonesia. Ketika dolar menguat terhadap rupiah, sambung dia, nilai kewajiban utang yang berdenominasi dolar otomatis meningkat jika dihitung dalam rupiah.

"Penguatan dolar AS juga secara langsung meningkatkan beban utang luar negeri Indonesia dalam nilai rupiah. Artinya, kewajiban pembayaran pemerintah menjadi lebih besar ketika dikonversi ke rupiah," kata sekjen DPP Partai Golkar itu.

Sarmuji pun mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera melakukan simulasi berbagai skenario. Tujuannya agar pemerintah dapat mengantisipasi konsekuensi fiskal yang mungkin muncul apabila kondisi global tersebut berlanjut.

"Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa harus segera melakukan simulasi dan mitigasi agar APBN kita tetap valid. Konsekuensi terhadap beban APBN pasti tinggi, terutama pada subsidi," ucap Sarmuji.

Ikuti Whatsapp Channel Republika