REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhammad Iqbal, mendorong Koperasi Desa Merah Putih menjadi pemasok utama bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang mengalirkan dana hampir Rp6 triliun pada 2026, nilai yang bahkan melebihi APBD NTB senilai Rp5,64 triliun.
“Tidak usah mikir bisnis lain, fokus suplai untuk MBG saja. Ada triliunan rupiah yang berputar di program ini,” ujar Iqbal di Mataram, Kamis.
Ia menekankan peluang besar bagi koperasi desa, khususnya dalam penyediaan telur dan daging ayam. Sebelum MBG berjalan, peternak telur NTB hanya mampu memenuhi 30 persen kebutuhan lokal, sementara 70 persen sisanya dipasok dari luar daerah, terutama Jawa. Dengan meningkatnya permintaan akibat MBG, pasokan luar berpotensi terbatas, sehingga koperasi desa didorong menangkap peluang ini.
Pemprov NTB mendukung penguatan permodalan melalui skema kredit usaha rakyat. Bank NTB Syariah telah menyiapkan Rp30 miliar untuk koperasi dan UMKM sebagai modal awal pengembangan usaha peternakan. “Skema kredit sedang dirancang agar program tepat sasaran. Jika proposal bisnis rampung, koperasi bisa langsung mengajukan pinjaman,” papar Iqbal.
Ketua Koperasi Desa Tegal Maja, Lombok Utara, Martinom, menyambut positif. Koperasinya saat ini hanya menjual beras dan gas elpiji, meski desanya memiliki potensi peternakan ayam pedaging dan petelur yang cukup besar, belasan kandang sudah berdiri. Kendala utama adalah permodalan dan lahan untuk gerai. “Dari awal kami sudah melirik MBG. Jika diberi akses modal lunak, kami bisa prioritaskan bangun kandang,” katanya.
Upaya ini sejalan dengan komitmen Pemprov NTB menjaga stabilitas harga pangan, terutama selama Ramadhan hingga Idul Fitri 1447 H. Gubernur Iqbal melakukan blusukan ke pasar tradisional Lombok Utara untuk memantau harga bahan pokok. Ia mencatat harga cabai relatif stabil di kisaran Rp90.000–Rp100.000 per kg, meski masih di atas HET, dibandingkan fluktuasi sebelumnya. Penyebab utama kenaikan harga cabai adalah cuaca yang memengaruhi produksi, sehingga permintaan lebih tinggi daripada pasokan.
Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional, Rinna Syawal, menambahkan bahwa rantai pasok yang panjang juga memperburuk harga. Contohnya, cabai dari Lombok Tengah sering dijual dulu ke Lombok Timur, lalu kembali lagi ke Lombok Tengah, sehingga harga naik signifikan. Pemprov NTB mengintervensi melalui pasar murah, menyediakan beras, minyak goreng, dan gula dari Bulog dengan harga standar, serta sidak bersama Satgas Pangan untuk menekan lonjakan harga.
Di sisi lain, NTB juga serius mengatasi tingginya konsumsi beras rata-rata 103 kg per kapita per tahun, salah satu yang tertinggi di Indonesia. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Eva Dewiyani, menegaskan diversifikasi pangan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan beras dan menjaga ketahanan pangan berkelanjutan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika