REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan teror yang dialami Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) Tiyo Ardianto tidak mungkin berasal dari pemerintah. Pernyataan itu disampaikan Pigai saat jumpa pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Jumat (20/2/2026), merespons teror terhadap Tiyo dan keluarganya usai menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipakai oleh penguasa untuk kepentingan kekuasaan ataupun membungkam HAM. Oleh sebab itu, ia menyatakan pemerintah tidak mungkin meneror warga negaranya.

“Hukum tidak akan pernah dipakai alat penguasa untuk menjustifikasi kebenaran dan membungkam orang, tidak akan pernah. Oleh karena itulah saya pastikan bahwa teror tidak mungkin dari pemerintah,” ucapnya.

Perihal siapa pelaku teror yang sebenarnya, dia menilai hal itu menjadi tanggung jawab aparat keamanan. Ia menekankan kepolisian harus mengungkap pelaku teror terhadap Tiyo dan keluarganya.

“Kalau Anda bikin rekayasa sendiri atau orang lain yang teror, itu urusan polisi, maka kita minta polisi cek, polisi tanya, lakukan penyelidikan. Menurut saya, memang polisi yang harus mengungkap sebenarnya siapa pelaku itu,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika