REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Inf Teddy Indra Wijaya heran dengan pihak-pihak tertentu yang terus mempermasalahkan status bencana nasional tidak diterapkan oleh pemerintah pusat. Padahal, pemerintah sudah mengerahkan seluruh tenaga untuk menangani bencana di tiga provinsi.

"Masih ada pihak-pihak yang terus saja membahas status bencana nasional. Jadi gini, bencana ini ada di tiga provinsi, ketiganya terdampak, tapi satu dua minggu ini, fokusnya ke Aceh. Sejak hari pertama tanggal 26 pemerintah pusat sudah melakukan penanganan skala nasional di tiga provinsi ini langsung mobilisasi nasional, mari kita fokus substansinya," kata Teddy di Posko Bencana Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).

Dia membagikan data, lebih 50 ribu pasukan TNI, Polri, Basarnas, dan relawan saat ini, bekerja bersama-sama warga di lokasi bencana. Angka itu naik drastis dari sekitar 26 ribu pasukan TNI, Polri, dan Basarnas yang sudah turun sejak hari pertama bencana.

Meski seluruh kekuatan dari pusat sudah dikerahkan, menurut Teddy, sejumlah orang malah berdebat status bencana. Hal itu karena ada kekhawatiran jika status bencana nasional tidak diumumkan maka anggaran tidak turun ke daerah.

"Kalau gak bencana nasional anggaran tak dari pusat, Bapak Presiden sudah jawab dari awal, semuanya ini akan menggunakan dana pusat Rp 60 triliun sudah dikeluarkan secara berangsur untuik membangun kembali rumah sementara, rumah tetap, fasilitas semuanya, gedung DPRD, kecamatan juga," ucap Teddy.

Selain itu, Presiden Prabowo juga sudah menyalurkan dana darurat untuk bupati/wali kota masing-masing Rp 4 miliar dan gubernur Rp 20 miliar. Dana itu untuk pegadangan pemerintah daerah (pemda) yang bisa digunakan memasok kebutuhan wanita dan semacamnya.

"Dan juga langsung bupati/wali kota (berjumlah) 50, diberi uang kas di hari itu. Bila ada kebutuhan lain bisa disampaikan, pasti dikasih juga. Belum lagi bantuan lain sudah masuk ke kabupaten itu," kata Teddy.

Ikuti Whatsapp Channel Republika