REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Pemerintah Jerman mengkritik keputusan Israel menyetujui pembangunan 750 unit rumah baru di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Jerman merupkan salah satu negara yang biasanya vokal membela kepentingan Israel.

"Pemerintah Jerman secara tegas menolak pendekatan ini. Sepanjang tahun 2025, hampir 30 ribu unit pemukiman baru telah disetujui, yang merupakan rekor tertinggi baru dan oleh karena itu menjadi penyebab kekhawatiran besar,” kata seorang juru bicara (jubir) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Jerman, Sabtu (13/12/2025), dikutip laman Anadolu Agency.

Dia mengingatkan bahwa pembangunan permukiman di wilayah Palestina yang diduduki merupakan pelanggaran hukum internasional.  "Pembangunan pemukiman tidak hanya melanggar hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan, tetapi juga menghambat solusi dua negara yang dinegosiasikan dan mengakhiri pendudukan Israel di Tepi Barat, seperti yang dituntut oleh ICJ (Mahkamah Internasional),” ucapnya.

Jubir Kemenlu Jerman menyerukan Israel segera menghentikan pembangunan permukiman di wilayah Palestina yang diduduki. Jerman secara tegas menolak aneksasi formal maupun aneksasi de facto yang didorong oleh perluasan permukiman ilegal dan tindakan lainnya.

“Pemerintah Jerman hanya akan mengakui perubahan perbatasan tanggal 4 Juni 1967 jika telah disepakati oleh pihak-pihak yang bertikai,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika