REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dilaporkan dicopot dari keanggotaan 'Dewan Perdamaian' untuk Gaza bentukan Presiden AS Donalt Trump. Menurut laporan Financial Times, dilansir Anadolu, Senin (8/12/2025), Tony Blair dikeluarkan dari dewan tersebut menyusul keberatan dari negara-negara Muslim.
Tony Blair adalah politisi dari Partai Buruh yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris pada 1997 hingga 2007. Meski dikenal memiliki peran penting dalam mediasi dan kesepakatan damai yang mengakhiri konflik di Irlandia Utara pada 1998, sosoknya dinilai secara skeptis oleh dunia Arab merujuk pada perannya pada invasi Irak pada 2003.
Sejak Trump mengumumkan 20 poin rencana perdamaian Gaza pada September lalu, nama Tony Blair menjadi satu-satunya figur yang akan memegang peran potensial di Dewan Perdamaian, di mana Trump pernah menyebut Blair sebagai "orang yang sangat baik". Adapun proposal perdamaian Trump untuk Gaza, dikritisi banyak pihak kurang memiliki kerangka waktu yang jelas menuju pada pembentukan negara Palestina.
Proposal Trump juga memicu kekhawatiran bahwa dua elemen Palestina, yakni Jalur Gaza dan Tepi Barat, berisiko tak lagi bisa dibayangkan sebagai satu pemerintahan pada masa depan. Kekhawatiran itu muncul setelah laporan yang menyebutkan adanya pertemuan rahasia antara Blair dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sekitar sepekan lalu yang diduga membahas "waktu setelah perang" Jalur Gaza.
Namun, sebuah sumber yang dikutip oleh Financial Times mengatakan, bahwa Blair masih bisa memainkan sedkit peran. "Dia bisa memiliki peran di kapasitas berbeda, dan itu memungkinkan," kata sumber itu.
"Orang-orang Amerika menyukai dia dan orang Israel juga," kata sumber tadi menambahkan.
Sumber itu menginformasikan bahwa Dewan Perdamaian akan berisi para pemimpin dunia dan akan ada dewan eksekutif yang lebih kecil di bawahnya. Sejak Oktober 2023, Israel telah membunuh lebih dari 70 ribu warga Gaza, kebanyakan wanita dan anak-anak, dan melukai sedikitnya 171 ribu jiwa hingga gencatan senjata disepakati pada 10 Oktober 2025.
Ikuti Whatsapp Channel Republika