REPUBLIKA.CO.ID,GAZA – “Garis kuning” yang membagi Gaza berdasarkan rencana gencatan senjata Donald Trump diklaim sebagai “perbatasan baru” bagi Israel. Ini artinya Israel mencaplok lebih dari separuh wilayah Gaza dan memenjarakan warga di wilayah sisanya.
Hal ini berdasarkan perintah panglima militer negara itu kepada tentara yang dikerahkan di wilayah tersebut. Kepala Staf Umum, Eyal Zamir, mengatakan Israel akan mempertahankan posisi militernya saat ini.
Hal ini memberi Israel kendali atas lebih dari separuh Gaza, termasuk sebagian besar lahan pertanian dan perbatasan dengan Mesir. “'Garis kuning' adalah garis perbatasan baru, yang berfungsi sebagai garis pertahanan terdepan bagi komunitas kami dan garis aktivitas operasional,” kata Zamir saat mengunjungi pasukan cadangan Israel di Gaza utara, dilansir the Guardian, Selasa.
Zamira juga mengunjungi reruntuhan kota Beit Hanoun dan Jabaliya di Palestina. “Kita mempunyai kendali operasional atas sebagian besar Jalur Gaza dan kita akan tetap berada di garis pertahanan tersebut,” kata Zamir, menurut transkrip pidatonya dalam bahasa Inggris yang diberikan oleh juru bicara militer.
Warga Palestina terpaksa keluar dari bagian timur Gaza karena serangan Israel dan perintah evakuasi. Hampir seluruh populasi yang bertahan hidup, lebih dari 2 juta orang, kini memadati zona sempit di pesisir pantai.
Komitmen Zamir untuk mempertahankan pasukan di Gaza tampaknya bertentangan dengan perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani pada bulan Oktober. Poin perjanjian itu menetapkan bahwa “Israel tidak akan menduduki atau mencaplok Gaza.”
Rencana 20 poin Trump mengharuskan militer Israel untuk “secara bertahap menyerahkan” wilayah Palestina kepada pasukan keamanan internasional (ISF) sembari mereka “menarik diri sepenuhnya dari Gaza”, kecuali ada batasan keamanan kecil di perbatasan. Pemerintah Israel menolak berkomentar apakah pernyataan Zamir mencerminkan kebijakan resmi.
Seorang pejabat mengatakan pasukan Israel “dikerahkan di Gaza sesuai dengan garis besar gencatan senjata” dan menuduh Hamas melanggar gencatan senjata. Perjanjian gencatan senjata mengaitkan kepergian pasukan Israel dengan demiliterisasi Hamas, tanpa menetapkan mekanisme atau kerangka waktu terjadinya demiliterisasi.
Resolusi PBB yang disahkan bulan lalu mengizinkan pembentukan ISF tetapi belum ada negara yang mengerahkan pasukan untuk mendukungnya. Beberapa pihak telah menyatakan minatnya untuk bergabung dengan pasukan penjaga perdamaian, namun tidak ada yang mau mengambil risiko tentara mereka diperintahkan untuk melawan Hamas, meskipun ada tekanan dari pemerintahan Trump.
Tentara Israel telah membangun pos-pos beton baru di sepanjang “garis kuning” untuk memperkuat posisinya dan menyatakannya sebagai perbatasan yang mematikan, meskipun garis tersebut tidak selalu ditandai dengan jelas dan gencatan senjata telah dilakukan. IDF telah berulang kali membunuh warga Palestina yang mereka tuduh melintasinya, termasuk anak-anak kecil.
Tiang-tiang beton yang dibangun untuk menandai beberapa bagian jalur juga telah digunakan untuk memperluas pendudukan militer Israel di Gaza. Citra satelit menunjukkan bahwa beberapa penanda telah ditempatkan ratusan meter di luar batas yang disepakati dalam peta gencatan senjata.
Militer AS juga telah merencanakan pembagian jangka panjang Gaza di sepanjang “garis kuning”. Seorang pejabat AS menggambarkan reunifikasi sebagai “aspirasional”. Dokumen Pentagon yang bocor belakangan menggambarkan wilayah tersebut terbagi menjadi “zona hijau” di bawah kendali militer Israel dan internasional, tempat rekonstruksi akan dimulai, dan “zona merah” akan dibiarkan menjadi reruntuhan tanpa batas waktu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika