Kamis 29 Feb 2024 19:23 WIB

Isu Jokowi Jadi Ketua Umum Golkar, Begini Pendapat Idrus Marham

Belum ada pembicaraan terkait isu Jokowi yang berniat gabung ke Partai Golkar.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Erik Purnama Putra
Mantan sekretaris jenderal Partai Golkar, Idrus Marham menanggapi isu yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan bergabung dengan Partai Golkar, di kediamannya kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (29/2/2024).
Foto: Republiika/Nawir Arsyad Akbar
Mantan sekretaris jenderal Partai Golkar, Idrus Marham menanggapi isu yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan bergabung dengan Partai Golkar, di kediamannya kawasan Menteng, Jakarta, Kamis (29/2/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan sekretaris jenderal DPP Partai Golkar, Idrus Marham mengatakan, partai berlambang beringin sangat terbuka dengan siapa saja. Termasuk, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin bergabung dengan Golkar.

Namun untuk saat ini, Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar itu menyampaikan, belum ada pembicaraan terkait isu Jokowi yang berniat gabung ke Partai Golkar. Termasuk, sambung dia, kabar Jokowi akan menjadi ketua umum Golkar jika sudah tidak menjadi presiden.

"Ini masih berapa lagi ini, ini kan masih kita baru mengikuti momentum politik ini, menghadapi perhitungan. Nanti ada peresmian, baru menghadapi apa lagi, ini kan tahapan-tahapan yang ada," ujar Idrus di kediamannya kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/2/2024).

Dia menjelaskan, Partai Golkar memiliki mekanisme pemilihan ketua umum yang dilakukan lewat forum musyawarah nasional (munas). Adapun syarat untuk maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

Dalam AD/ART Partai Golkar, terdapat tujuh syarat menjadi calon ketua umum. Pertama, aktif terus-menerus menjadi anggota Partai Golkar sekurang-kurangnya lima tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai politik lain.

Kedua, pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat pusat dan/atau sekurang-kurangnya pernah menjadi pengurus di tingkat provinsi. Ketiga, pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan kader Partai Golkar.

Keempat, memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela (PD2LT). Kelima, memiliki kapabilitas dan akseptabilitas. Keenam, tidak pernah terlibat Gerakan 30 S/PKI. Terakhir, bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama secara kolektif dalam Partai Golkar.

"Jadi kalau misalkan ada proses itu, semua bisa dibicarakan pada institusi tertinggi, pengambilan keputusan di mana itu Munas. Setelah Munas itu, di bawahnya setingkat itu adalah ada namanya rapim, rapim juga mengambil keputusan tertinggi di bawah munas. Jadi ini semua ada (tahapannya)," ujar Idrus.

Sebelumnya, Jokowi pernah mengaku nyaman bersama Partai Golkar. Hal ini ditunjukkan dengan mengenakan dasi kuning saat hendak bertolak ke Jepang dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (16/12/2023) pagi.

"Nyaman (dengan Golkar)," kata Jokowi sambil tersenyum, seusai meresmikan Jembatan Otista, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/12/2023).

Dapat mengunjungi Baitullah merupakan sebuah kebahagiaan bagi setiap Umat Muslim. Dalam satu tahun terakhir, berapa kali Sobat Republika melaksanakan Umroh?

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement