Sabtu 27 Jan 2024 16:10 WIB

Pakar Ingatkan Rekrutmen CPNS Harus Terbebas dari Campur Tangan Politik

Formasi CPNS dan PPPK 2024 tersedia sebanyak 2,3 juta formasi.

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Gilang Akbar Prambadi
Tes CPNS (ilustrasi)
Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Tes CPNS (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pakar kebijakan publik Universitas Airlangga (Unair) Gitadi Tegas Supramudyo mengingatkan agar rekrutmen CPNS dan PPPK 2024 terbebas dari campur tangan politik. Mengingat rekrutmen CPNS dan PPPK 2024 berdekatan dengan penyelenggaraan Pemilu.

"Jangan ada campur tangan politik terlalu kuat. Keterlibatan institusi atau struktur kredibel dan independen adalah sebuah keniscayaan. Kalau tidak, public distrust akan meningkat, apalagi sistem rekrutmen yang terkesan masih ada agenda-agenda tersembunyi," kata Gitadi, Sabtu (27/1/2024).

Baca Juga

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi telah mengumumkan formasi CPNS dan PPPK 2024. Formasi CPNS dan PPPK 2024 tersedia sebanyak 2,3 juta formasi. Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) pengusulan formasi terakhir 31 Januari 2024.

Gitadi pun menekankan, rekrutmen CPNS dan PPPK harus bersih dari KKN dan politik dinasti. Jika tidak, ketidakpercayaan publik serta stigma buruk terhadap rekrutmen ASN akan terus meningkat.

 

"Ini kan berkaitan dengan budaya nepotisme dan politik dinasti yang sebenarnya masih jadi bagian integral dari bangsa Indonesia," ujarnya.

Lebih lanjut, Gitadi menyayangkan sistem rekrutmen CPNS yang kadang terkesan kurang transparan, baik dalam hal kriteria maupun data kebutuhan. Ia menilai, perlu ada transparansi kebutuhan sehingga sistem rekrutmen berjalan secara sehat dan terbebas dari prasangka KKN.

"Misalnya, ada banyak sekolah yang kekurangan murid, masa mau ada penambahan guru? Demikian halnya dengan perekrutan banyak tenaga kesehatan yang terkadang tidak jelas parameternya, sehingga perlu keterlibatan pihak-pihak yang lebih kredibel dan cukup independen," ucapnya.

Gitadi pun menyarqnkan pemerintah melakukan inventarisasi dan pemetaan sesuai kebutuhan setiap daerah maupun kementerian dan lembaga. Dengan demikian, rekrutmen CPNS tersebut dapat lebih tepat, objektif, dan berjalan lebih sehat.

"Jadi kebutuhannya harus riil dan objektif. Tujuannya untuk mengeliminasi dugaan adanya formasi karena adanya titipan atau permintaan karena sudah ada kandidat atau ada kedekatan dengan tertentu," kata dia.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement