Selasa 09 Jan 2024 11:53 WIB

Singgung Aset Tanah Prabowo Kala Debat, Anies Dilaporkan ke Bawaslu

Anies menyerang personal dengan menyebut Prabowo punya 340 ribu hektare tanah.

Rep: Febryan A/ Red: Erik Purnama Putra
Kantor Bawaslu RI di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.
Foto: Dok Bawaslu
Kantor Bawaslu RI di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) karena dianggap menyerang personal capres Prabowo Subianto dalam debat pilpres ketiga. Laporan dibuat oleh Pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB), Senin (8/1/2024).

Perwakilan PHPB, Subadria Nuka mengatakan, Anies menyerang personal dengan menyebut Prabowo punya 340 ribu hektare tanah. Menurut dia, pernyataan Anies itu tidak benar.

Baca Juga

"Karena diketahui tanah-tanah pribadi yang dimiliki oleh Prabowo adalah sebagaimana yang disampaikan di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Prabowo tercatat memiliki tanah dan bangunan senilai Rp 275.320.450.000," ujar Subadria dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, dikutip Selasa (9/1/2024).

Subadria mengatakan, Anies juga menyerang personal Prabowo selaku menteri pertahanan (menhan). Anies dianggap menghina kinerja Prabowo ketika memimpin Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dengan memberikan skor 11 dari 100.

Subadria menyebut, semua serangan personal yang dilontarkan Anies saat debat capres itu merupakan penghinaan. Dalam laporannya, PHPB menduga Anies melanggar Pasal 280 ayat (1) huruf c juncto Pasal 521 Undang-Undang (UU) Pemilu dan Pasal 72 ayat (1) huruf c PKPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

"Berdasarkan keadaan fakta dan keadaan hukum yang dihubungkan dengan peraturan hukum yang berlaku dengan ini kami PHPB membuat laporan dugaan pelanggaran pemilu ke Bawaslu RI agar Pemilu 2024 beretika, bermartabat dan bermoral baik, serta menjaga keutuhan dan persatuan," ujarnya.

Berkas Laporan PHPB diterima Bawaslu dengan menerbitkan surat Tanda Terima Bukti Laporan nomor 006/LP/PP/RI/00.00/I/2024. Subadria pun mendorong Bawaslu agar segera menindaklanjuti laporan PHPB dengan memanggil Anies.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement