REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jelang libur perayaan Natal dan Tahun Baru 2024 (Nataru), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan berbagai langkah kesiapsiagaan dan antisipasi mengurangi dampak jika terjadi bencana. Langkah itu menjadi salah satu upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat Indonesia di momen Nataru.
BNPB pun melakukan sejumlah antisipasi agar penyelenggaraan libur Nataru dapat berlangsung dengan lancar. Demikian diungkapkan Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Fajar Setyawan dalam konferensi pers yang digelar Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) secara daring bertajuk 'Prediksi Cuaca dan Antisipasi Bencana Jelang Nataru', Jumat (22/12/2023).
Khusus menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, dipimpin langsung Kepala BNPB Letjen Suharyanto yang sudah berkoordinasi dengan kepala pelaksana BPBD di 34 provinsi. "Seluruh provinsi harus sudah melaksanakan mitigasi dan kesiapan menyongsong nataru yang dihadapkan dengan potensi bencana yang mungkin terjadi di daerah masing- masing," kata Fajar.
Beralihnya musim kemarau menuju musim penghujan, kata dia, yang berpotensi terjadi adalah bencana banjir, banjir bandang, tanah longsor, gelombang tinggi atau pasang dan banjir rob. "Ini yang paling mungkin terjadi. Sudah dialami di beberapa daerah contohnya sebagian Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalbar, dan Kalimantan Tengah, yang sebagian daerah sudah terjadi banjir," jelas Fajar.
Wilayah yang diprediksi mengalami hujan kategori tinggi atau lebih 150 milimeter (mm) per dasarian, adalah sebagian Aceh bagian barat, sebagian Riau bagian barat, sebagian Kalbar bagian utara, sebagian Sulsel bagian selatan, dan sebagian Papua bagian tengah. Menurut Fajar, BNPB telah meminta kepala daerah untuk menerbitkan SK Darurat (Siaga/Tanggap/Transisi) di provinsi maupun kabupaten/kota.
"Ini menjadi penting. Tanpa ini, BNPB tidak bisa memiliki akses masuk untuk memberikan sumber daya kepada daerah ketika terjadi bencana. Sehingga kita tegaskan, harus diterbitkan," jelas Fajar.
Daerah juga diimbau untuk segera mengajukan permohonan dukungan alat, perangkat, dan anggaran kepada BNPB. Berkas tersebut diajukan paling lambat Jumat pukul 16.00 WIB. Menurut Fajar, seluruh daerah diminta segera melakukan operasional mitigasi dan kesiapsiagaan, termasuk penguatan tanggul dan lereng, pendalaman saluran, penyiapan logistik dasar pengungsi, makanan siap saji, dan kebutuhan lainnya.
BNPB juga telah mengeluarkan Surat Edaran diterbitkan untuk daerah-daerah yang dilalui jalur mudik dengan tingkat kerawanan bencana. Adapun prioritasnya di Provinsi Lampung, Bali dan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa.
Deputi Bidang Meteorologi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Guswanto menambahkan, pihaknya juga telah melakukan beberapa langkah untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat di periode libur Nataru. "Kami telah berkoordinasi mulai dari tingkat pusat hingga daerah dengan Kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Perhubungan, BNPB, BASARNAS dan beberala lembaga terkait," katanya.
Selain menyiapkan Pos Komando (Posko) Cuaca di setiap provinsi yang letaknya di pelabuhan dan bandara, sambung dia, BMKG juga menyediakan jenis layanan cuaca seperti peringatan dini cuaca signifikan setiap saat. Selain itu, potensi terjadinya karhutla setiap hari, prakiraan cuaca jalur darat, laut, wisata laut, cuaca bandara empat kali sehari. Kemudian setiap minggu akan menggelar prakiraan cuaca, pemberian informasi potensi cuaca signifikan, serta prakiraan curah hujan bulanan.
BMKG juga menyediakan platform informasi cuaca yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mengetahui kondisi cuaca, khususnya pada jalur transportasi darat di https://signature.bmkg.go.id/dwt, laut di https://maritim.bmkg.go.id/inawis/, dan udara di https://siam.bmkg.go.id/siam. "Selain itu kami juga menyediakan informasi cuaca di tempat ibadah dan tempat wisata," ujar Guswanto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
