Senin 13 Nov 2023 20:58 WIB

Kunjungi Kampung Yiwika, Muhadjir Ingin Lingkungan Suku Dani Sehat

Menko PMK ingin tahu warga yang mengalami stunting dan persoalan kemiskinan ekstrem.

Rep: Antara/ Red: Erik Purnama Putra
Menko PMK Muhadjir Effendy berdiskusi dengan warga Kampung Yiwiki, yang merupakan habitat suku dani di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.
Foto: Republika.co.id
Menko PMK Muhadjir Effendy berdiskusi dengan warga Kampung Yiwiki, yang merupakan habitat suku dani di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyempatkan untuk blusukan ke Kampung Mumi yang dihuni Suku Dani di Kampung Yiwika, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, pada Jumat (10/11/2023).

Muhadjir menerangkan, kunjungan itu dilakukan untuk memeriksa kondisi kesehatan dan lingkungan masyarakat Suku Dani. Dia ingin mengetahui apakah ada warga yang mengalami stunting dan persoalan kemiskinan ekstrem. Muhadjir pun berdiskusi dengan warga asli yang ditinggal di rumah adat bernama honai, sembari melihat mumi.

"Sedang didiskusikan untuk membangun lingkungan sehat di masyarakat Papua, terutama pedalaman, termasuk tadi saya cek kondisi honai. Kalau dilihat dari sisi kesehatan kemungkinan bisa diperbaiki agar warganya semakin sehat," ujar Muhadjir usai melihat Honai yang merupakan rumah tradisional Suku Dani dalam siaran pers di Jakarta, Senin (13/11/2023).

Berdasarkan hasil kunjungan, Muhadjir menilai, upaya membangun lingkungan yang sehat di suatu daerah harus tetap didasarkan pada kearifan lokal. Penyesuaian kondisi budaya itu perlu dilakukan, mengingat seringkali ditemukan persoalan lapangan yang berbeda dengan skema pemberian bantuan yang telah dirancang.

 

"Untuk penanganan dari sisi stunting dan kemiskinan, tidak hanya di Papua, seluruh Indonesia, harus berbasis budaya setempat. Seperti di sini definisi tentang keluarga penerima manfaat (KPM) tidak jalan, karena mereka hidupnya dalam bentuk komune. Kalau kita lihat siapa kepala keluarganya susah karena mereka hidup bersama-sama, komunal," ucap Muhadjir.

Saat rapat koordinasi dengan jajaran Pemprov Papua Pegunungan dan seluruh jajaran bupati, Muhadjir meminta pemerintah daerah untuk dapat membenahi sistem penyaluran pemberian bantuan sosial di lapangan. Pendekatan berbasis budaya penting untuk dilakukan karena berkaitan dengan upaya pemerintah menurunkan prevalensi stunting dan kemiskinan ekstrem di Bumo Cenderawasih.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2022, tingkat kemiskinam ekstrem di Papua tercatat jauh lebih tinggi dari angka rata-rata nasional, yakni sebesar 10,29 persen. Di Kabupaten Jayawijaya dan Lanny Jaya, yang masuk Provinsi Papua Pegunungan, rata-rata tingkat kemiskinan ekstrem mencapai 21,12 persen.

"Ini harus dijadikan sebagai bahan diskusi sehingga penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga setiap daerah membutuhkan kebijakan yang sifatnya partikularistik, tidak bisa generik," ucap Muhadjir.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement