REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA – Sebentar lagi, bangsa Indonesia akan melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) Rabu 14 Februari 2024 untuk memiih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPRD, dan DPD RI. Kemudian, disusul dengan pelaksanaan Pemilihan Serentak pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari 548 daerah pemilihan, yaitu 37 Provinsi, 415 Kabupaten, dan 98 Kota. 

Tak lebih dari lima menit kita semua akan berada di bilik suara Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sejatinya akan berdampak pelayanan publik selama lima tahun ke depan. Lima menit untuk lima tahun. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan 204,8 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Bulan Juli 2023.

Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kemenkominfo Hasyim Gautama mengajak masyarakat segera mencocokan nama di DPT jelang Pemilu. "Kita akan menentukan siapa yang mewakili kita untuk mengelola Indonesia nantinya untuk lima tahun kedepan," kata Hasyim dalam rilisnya, akhir pekan lalu.

Hasyim mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap hoaks, terutama jelang Pemilu 2024. "Contoh hoaks baru-baru ini yaitu beredar di dunia maya Presiden Joko Widodo berpidato menggunakan bahasa Mandarin," kata Hasyim pada pengunjung Petunra. KPU telah menetapkan 31,4 juta DPT di Provinsi Jawa Timur.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2021 mencapai 78,12 dan tahun 2022 mencapai 80,41. Dalam skala global, nilai indeks demokrasi Indonesia pada 2021 dengan skor 6,71 tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat ke 52 dunia. Skor tahun 2022 masih sama, yaitu 6,71 namun peringkat turun menjadi ke-54 dunia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika