Senin 23 Oct 2023 16:00 WIB

Permintaan Panglima TNI, Menkominfo Tutup 270 Situs Berita Radikal

Kemenkominfo menutup ratusan situs terafiliasi radikalisme atas permintaan Panglima.

Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Danpusterad Letjen Teguh Muji Angkasa di Gedung Chandraca, Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Senin (23/10/2023).
Foto: Republika.co.id/Erik PP
Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Danpusterad Letjen Teguh Muji Angkasa di Gedung Chandraca, Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Senin (23/10/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengaku, pihaknya menutup ratusan situs yang terafiliasi dengan intoleransi dan radikalisme. Uniknya, permintaan penutupan situs tersebut datang dari Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

"Situs terkait radikalisme dan intoleransi ada 270 situs berita, itu kita tutup. Kita melakukan itu dari surat Panglima TNI hasil input dari BAIS (Badan Intelijen Strategis)," kata Budi di acara 'Sarasehan Pusterad dengan Media Massa Tahun 2023 di Gedung Chandraca, Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Senin (23/10/2023).

Menurut Budi, penutupan ratusan situs berdasarkan permintaan Panglima TNI tidak dilakukan begitu saja. Setelah mendapat permintaan, tim Kemenkominfo melakukan verifikasi. Setelah dirasakan betul situs itu mengajarkan paham radikalisme dan intoleransi maka Kemenkominfo langsung menutupnya.

"Kalau gak keterlaluan, gak kami take down. Kami punya tim verifikasi cek fakta. Kalau sering take down, rusak indeks demokrasi kita. Kalau situs terkait hal fundamental, seperti terorisme dan radikalisme, gak ada masalah," kata Budi.

 

Dia menjelaskan, Kemenkominfo tidak bisa dengan mudah menutup situs berita begitu saja. Hal itu lantaran setiap permintaan penutupan situs maka terekam di indeks Google.

Jika pemerintah Indonesia semakin banyak menutup situs maka indeks demokrasi bisa turun. Adapun jika situs itu berkaitan dengan fitnah, hoaks, ujaran kebencian, dan mengajarkan terorisme maka tidak berpengaruh terhadap indeks demokrasi suatu negara.

"Makanya kita tidak bisa terlalu sering men-take down situs, itu kalau men-take down, itu harus sesuai dengan indeks persepsi demokrasi dunia," kata Budi. Dia mengungkap, Kemenkominfo selalu menjalin kerja sama dengan platform Google dan Meta untuk menangani situs judi online. Setiap muncul situs judi maka bisa langsung ditutup.

Sementara itu, Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat (Danpusterad) Letjen Teguh Muji Angkasa menjelaskan, kegiatan sarasehan diadakan untuk menjalin komunikasi dan silaturahim dengan awak media. Menurut dia, pemberitaan media menjadi hal penting dan krusial dalam menciptakan opini publik.

Menjelang Pemilu 2024, sambung dia, Pusterad perlu mengajak media untuk menciptakan suasana kondusif dan mengedukasi masyarakat dengan pemberitaan dan informasi yang jernih dan produktif. Dengan begitu, Indonesia bisa melalui perhelatan nasional pencoblosan yang berlangsung lima tahun sekali.

"Saya memandang peran media sebagai hal strategis, sehingga media bisa ikut menciptakan suasana kondusif atau tidak menimbulkan perpecahan dengan adanya hal-hal negatif. Ini juga sekaligus silaturahim harus kita jaga bersama," kata Teguh.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement