Oleh Endang Tirtana, peneliti senior Maarif Institute, kandidat doktor di Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan penulis buku "Jokowi Manusia Arena".
Persona Erick Thohir sangat menarik. Tren terus menguat di bursa cawapres 2024. Beberapa kali hasil jajak pendapat sejumlah lembaga mengunggulkan namanya di posisi teratas kandidat cawapres pilihan masyarakat. Namanya tetap teratas walaupun disimulasikan bersanding dengan nama capres yang berbeda.
Jadi, pilihan masyarakat kepada Erick Thohir bukan berdasarkan semata atas kecocokan dengan figur capres, melainkan atas dasar daya tarik personanya. Sosok profesional sipil yang telah membuktikan diri mampu mengemban berbagai tugas pemerintahan yang dibebankan padanya.
Fenomena itu, bagaimana pun. merupakan pertanda baik bagi perkembangan politik demokrasi kita. Karena mencerminkan terpeliharanya penilaian publik berbasis kinerja dan masih relevannya gagasan serta harapan pada kepemimpinan sipil dalam wawasan politik masyarakat.
Kepemimpinan Sipil
Banyak orang mungkin hampir melupakan topik pentingnya ‘kepemimpinan sipil dalam alam demokrasi’ kita. Yang sejatinya merupakan salah satu gagasan pokok yang mendasari ide perubahan dalam proses reformasi Indonesia dari era otoritarian ke era reformasi.
Penegakan reformasi antara lain, diukur berdasarkan supremasi kepemimpinan sipil itu. Setelah untuk jangka waktu yang panjang di masa Orde Baru, Indonesia mengalami masa pahit dan brutal akibat praktik politik otoritarianisme. Tatkala selama beberapa waktu dalam masa reformasi itu kepemimpinan sipil ini justru ditenggarai turut menyumbang pada pelemahan kemajuan demokrasi, gagasan itu mulai dipertanyakan.
Menurut sejumlah kajian, di beberapa negara Asia Tenggara lain, demokrasi justru menuju kejatuhan akibat kepemimpinan sipil yang bergerak ke arah praktik otoritarianisme di belakang layar. Di permukaan, demokrasi tampaknya berjalan menurut standar-standar demokrasi modern. Tetapi sementara itu, kebijakan-kebijakan kenegaraan makin membuat kebebasan berpendapat terancam, mengabaikan partisipasi masyarakat, menekan ekonomi kaum jelata, dan memperlambat penegakan hukum dan hak asasi manusia. Ini karena pemerintahan negara-negara mengedepankan kepentingan ekonomi konglomerasi demi mencapai tujuan pembangunannya.
Demokrasi Indonesia sekalipun secara elektoral dinilai stabil jika dibanding beberapa negara Asia Tenggara lain, tak luput mengalami tantangan yang sama. Yang tak terhindarkan, karena ada intensitas hubungan negara dan korporasi yang menguat selama proses pengendalian situasi pandemi Covid-19. Situasi yang cenderung menghadap-hadapkan negara dengan warga masyarakat.
Secara global, di beberapa negara, situasi itu membawa negara ke arah potensi otoritarianisme, akibat meningkatkan pelibatan peran militer dan korporat, dan terbitnya sejumlah kebijakan yang berpotensi merugikan demokrasi. Patut kita syukuri, karena pendekatan lunak dan kolektif yang dipilih pemerintah Indonesia ternyata mampu melewati fase itu tanpa harus merugikan demokrasinya sendiri. Buktinya, buku catatan demokrasi global masih konsisten mencatatkan Indonesia sebagai negara demokrasi elektoral yang stabil di papan indeks demokrasi global.
Menteri BUMN Erick Thohir memulai debut politiknya di masa yang penuh ujian bagi demokrasi sipil seperti itu. Ia menjadi ketua timses pemenangan Jokowi-Ma’ruf pada pemilu 2019. Menjadi figur penting yang bertanggung jawab langsung pada operasi kebijakan pengendalian pandemi di Indonesia.
Presiden menunjuknya sebagai ketua pelaksana Komite Pengendalian Covid-19 dan PEN yang tugas utamanya adalah menyelaraskan proses penanggulangan kesehatan dan ekonomi selama pandemi agar berjalan beriringan. Ia melakukannya melalui perbaikan perbaikan total BUMN, memaksimalkan peran BUMN untuk pemulihan pandemi, mereformasi strukturnya secara besar-besaran, dan meningkatkan efisensi.
Untuk ini bahkan, ia mendapat beberapa penghargaan seperti CNBC Award selaku menteri terbaik pada 2022 lalu. Termasuk gelar doktor kehomatan yang diberikan oleh Universitas Brawijaya baru-baru ini.
Keberhasilan Indonesia keluar dari krisis pandemi dengan mempertahankan ekonomi dan demokrasinya adalah tanda yang menggembirakan bagi kelanjutan ‘Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia”. Tak dapat tidak, masyarakat akan mengingat sosok Erick Thohir, seorang menteri terbaik, andalan Presiden Jokowi yang telah menjalankan tugas-tugas yang dipercayakan padanya dan mengatasi tantangan-tantangan terberat negara ini di masa-masa yang sulit.
Apa yang selalu dikhawatirkan pakar bahwa tekanan masa pengendalian pandemi di segala sisi, tak kecuali ekonomi masyarakat akan berdampak fatal pada keruntuhan demokrasi di Indonesia, alhamdulillah, tidak terjadi. Komitmen Presiden Jokowi yang tinggi pada kemajuan demokrasi adalah faktor utama yang memungkinkan situasi ini.
Pendek kata, garis-garis utama visi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin yang memandu Erick Thohir, secara nyata dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Barangkali, itu pula yang berkorelasi dengan hasil sejumlah jajak pendapat beberapa lembaga survei yang mengunggulkannya sebagai kandidat cawapres terkuat mendampingi capres yang sudah diumumkan oleh partai politik. Fakta itu menjadi latar belakang tumbuhnya argumentasi yang sehat, yang berkembang di sekitar sosoknya sehingga namanya bertahan dengan sangat stabil di bursa cawapres pemilu 2024.
Lazimnya argumentasi itu berkisar di seputar kinerjanya selaku seorang profesional, keberhasilan mengemban berbagai tanggung jawab yang diberikan presiden, tak kecuali posisinya selaku figur nonpartai yang menurut pengamat menambah poin tambahan baginya. Dibanding misalnya dengan figur yang diarak karena latar belakang pewaris partai atau pewaris dinasti politik, argumentasi di sekitar Erick jelas lebih sesuai dengan harapan untuk meningkatkan dan menyegarkan kualitas pemilu demokrasi kita.
Atas dasar itu, tulisan ini berpendapat, wacana tentang Erick Thohir sangat bernilai untuk diulang-ulang dalam rangka meninjau kehidupan politik dan demokrasi kita lebih lanjut. Terpilih atau tidaknya ia nanti dalam ‘seleksi tersembunyi’ di lingkar pengambil kebijakan partai yang telah mengusung capres, akan menggambarkan sejauh mana komitmen partai politik kita pada peningkatan mutu demokrasi. Jadi lebih dari sekedar kartu Erick Thohir, kartu pertaruhan demokrasi kita sebenarnya turut diuji dalam proses ini.
Emosi Nasional
Kurang lengkap bila kita hanya membincang topik tren persona dan pesona Erick Thohir ini dari segi capaian selaku seorang menteri saja. Di antara faktor yang melatarbelakangi popularitasnya adalah kiprahnya di dunia olahraga nasional yang merupakan dunia orisinalnya.
Inilah sektor yang membawa nama Erick ke imajinasi publik, jauh sebelum ia berpartisipasi di jajara birokrasi pemerintahan. Ia terpilih sebagai ketua PSSI tatkala organisasi sepakbola nasional itu mengalami tragedi terburuknya, yang menggambarkan betapa buruknya pengelolaan sepakbola kita.
Menurut data grafis yang dirangkum dalam laporan Tempo (17/02/2023), pekerjaan rumah terberatnya adalah memulihkan kepercayaan publik pascatragedi Kanjuruhan, memberantas mafia sepakbola, memberantas praktik pengaturan skor.
Pada substansinya, tugas semacam itu berakumulasi menjadi tugas membangkitkan rasa bangga nasional melalui sepak bola. Apakah Erick Thohir bakal mampu mewujudkan tugas itu, masih akan kita lihat ke depan.
Namun banyak pernyataan publik di media yang percaya ia mampu dan mulai membuktikannya sebagaimana ia juga telah turut mendorong rasa bangga nasional ketika mengurus event olahraga berskala internasional Asian Games. Atau tatkala pencinta bola menyebut namanya sebagai mantan bos klub Intemilan.
Emosi nasional yang positif, jelas penting dalam usaha ‘mengobati’ kekurangan negara di sana-sini dalam upaya mendorong perbaikan hidup dan perbaikan kualitas demokrasi. Dalam konteks topik tulisan ini, yakni tren Erick Thohir di bursa cawapres 2024, emosi nasional itu akan mempengaruhi naik turunnya kualitas kepercayaan publik pada kepemimpinan figur sipil profesional.
Idealnya, hal itu menjadi poin bagi Erick Thohir untuk mendapatkan kepercayaan dan ‘pengesahan’ dari partai-partai politik sebagai kandidat terbaik bursa cawapres 2024. Tentunya, partai-partai politik mesti berkomitmen pada idealisme demokrasi dan arus reformasi, bukan semata karena pertimbangan kuantitatif dan pragmatis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
