REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) mulai melakukan pendataan dalam sensus pertanian 2023 pada 1 Juni hingga 31 Juli 2023 mendatang. Sensus pertanian yang dilakukan 10 tahun sekali bakal memberikan gambaran terkini ihwal situasi sektor pertanian sekaligus para petani Indonesia saat ini.
Kepala BPS, Margo Yuwono, menyampaikan ini merupakan sensus pertanian ketujuh sejak kali pertama dilakukan tahun 1063 silam. Adapun pendataan akan mencakup tujuh subsektor yakni tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, serta jasa pertanian.
Responden yang menjadi objek sensus meliputi usaha pertanian peroarangan maupun berbadn hukum di seluruh wilayah Indoesia. Margo menambahkan, pada sensus kali ini juga akan diketahui struktur demografi petani milenial yang dimiliki Indonesia.
"Tujuan utamanya untuk menyediakan data terkait kondisi pertanian Indonesia secara komprehensif sampai wilayah kecil. Sebagai acuan target program pemerintah, geospasial statistik pertanian, serta potensi pertanian termasuk urban farming," kata Margo dalam Pencangan ST 2023 di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/5/2023).
Lebih lanjut Margo menambahkan, data sensus pertanian 2023 juga sekaligus akan dimanfaatkan sebagai perbaikan data penerima pupuk bersubsidi. Seperti diketahui, masalah penyaluran pupuk bersubsidi kian terulang setiap tahun. Itu lantaran alokasi yang disiapkan pemerintah jauh lebih kecil dari yang diajukan para petani.
Keberhasilan sensus pertanian, lanjut dia, akan bergantung pada kerja sama berbagai pihak. Khususnya Kementerian Pertanian, Kementerian Kelauran dan Perikanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Mengutip data BPS, sektor pertanian punya peran penting dalam perekonomian nasional. Di saat ekonomi Indonesia terkontraksi minus 2,07 persen saat tahun pertama pandemi Covid-19, sektor pertanian masih tumbuh 1,77 persen. Pertumbuhan sektor pertanian kembali naik menjadi 1,87 persen tahun 2021 dan 2,25 persen tahun 2022.
Selama tahun 2022, sektor pertanian berkontribusi 12,40 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta menyerap 40,69 juta orang atau 29,36 persen dari total jumlah tenaga kerja nasional.
Presiden Joko Widodo dalam kesempatan yang sama meminta agar sensus pertanian 2023 dapat menghasilkan data terkini dan terpercata. Ia pun mengusulkan agar sensus pertanian ke depan dapat dilakukan setiap lima tahun sekali.
"Pelaksanaan terakhir 10 tahun yang lalu, menurut saya kelamaan, berjalan berubah tiap tahun tapi masih pakai data 10 tahun lalu, mestinya ini setiap lima tahun, biaya juga tidak banyak, mungkin tidak sampai triliunan," kata Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
