Rabu 10 May 2023 16:48 WIB

Pengamat Ekonomi Sebut Kritik Anies Baswedan Soal Subsidi Mobil Listrik Cukup Berdasar

Bhima mengingatkan anggaran subsidi jangan sampai menambah defisit anggaran.

Rep: Iit Septyaningsih/ Red: Agus raharjo
Bakal Calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan (kedua kanan) bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (tengah), Presiden PKS Ahmad Syaikhu (kedua kiri) dan Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali (kanan) melambaikan tangan kepada relawan di Tenis Indoor Senayan, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Ahad (7/5/2023). Anies Baswedan menyampaikan pidato bertajuk Meluruskan Jalan Menghadirkan Keadilan yang dihadiri 4.000 relawan. Pada kesempatan tersebut juga dideklarasikan relawan Amanat Indonesia (Anies) yang merupakan komunitas gerakan yang memperjuangkan Anies sebagai Presiden 2024.
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Bakal Calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan (kedua kanan) bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (tengah), Presiden PKS Ahmad Syaikhu (kedua kiri) dan Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali (kanan) melambaikan tangan kepada relawan di Tenis Indoor Senayan, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Ahad (7/5/2023). Anies Baswedan menyampaikan pidato bertajuk Meluruskan Jalan Menghadirkan Keadilan yang dihadiri 4.000 relawan. Pada kesempatan tersebut juga dideklarasikan relawan Amanat Indonesia (Anies) yang merupakan komunitas gerakan yang memperjuangkan Anies sebagai Presiden 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dikritik soal pemberian subsidi kendaraan listrik kepada orang kaya atau kalangan yang tidak perlu subsidi. Kritikan itu disampaikan bakal Calon Presiden Anies Baswedan.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, kritikan itu sebenarnya cukup berdasar. Ia mencontohkan, di banyak negara seperti Perancis, model subsidi kendaraan listrik mendorong konversi bagi pemilik kendaraan tua yang merupakan golongan masyarakat berpendapatan menengah ke bawah.

Baca Juga

"Kalau orang kaya diberi subsidi negara, sementara tidak ada jaminan mobil BBM-nya (Bahan Bakar Minyak) dijual, maka sama saja subsidi salah sasaran," ujarnya kepada Republika.co.id, Rabu (9/5/2023).

Menurutnya, masalah kemacetan tetap sama bahkan semakin parah. Persoalan lain, kata dia, yakni prioritas subsidi sebaiknya didorong bagi transportasi publik dibandingkan untuk kendaraan pribadi.

 

Bhima menuturkan, jika transportasi publiknya sudah rendah emisi karbon dan nyaman, maka mendorong kendaraan listrik pribadi bisa menjadi kurang relevan. Menurutnya persoalan anggaran pun perlu diperhatikan.

"Tentu ada persoalan anggaran negara juga terbatas, sehingga alokasi subsidi benar-benar harus dipikirkan secara matang, jangan sampai menambah lebar defisit anggaran," tutur dia.

Sebelumnya, bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengkritik kebijakan pemerintah soal pemberian subsidi kendaraan listrik. Hal ini dikatakan ketika memberikan pidato politik saat deklarasi relawan Amanat Indonesia (Anies) di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada Ahad (7/5/2023).

Capres yang diusung Partai Nasdem itu menilai subsidi kendaraan listrik bukan solusi masalah lingkungan hidup. Terlebih ketika pemilik kendaraan listrik justru dari kalangan yang tidak perlu disubsidi. Menurut dia, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer lebih tinggi dari emisi karbon bus berbahan bakar minyak (BBM).

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement