Selasa 18 Apr 2023 19:48 WIB

Hingga Kini Belum Berkoalisi, PDIP Berdalih tak Campur Urusan Mudik dengan Politik

PDIP juga tak dilibatkan dalam pembahasan Koalisi Besar yang dilakukan lima partai.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Agus raharjo
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto melepas pemudik di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa (18/4/2023).
Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto melepas pemudik di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa (18/4/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengaku beberapa waktu lalu ia telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Salah satu yang dibahas adalah sistem proporsional Pemilu.

"Apakah proporsioanl terbuka atau tertutup, kami membangun dialog terbuka dengan Partai Golkar. Komunikasi kami juga intens, kami juga bertemu dengan Pak Dasco," ujar Hasto di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa (18/4/2023).

Baca Juga

Ia tak mengungkap detail, apakah pertemuan ketiganya juga membahas ihwal wacana pembentukan koalisi besar. Namun ia menyampaikan, peluang kerja sama antarpartai politik sangatlah terbuka.

"Kalau kerja sama kan sesuatu keniscayaan, karena kita bangsa dengan spirit gotong royong, tapi nanti ada suatu tahapan-tahapannya. Yang penting pemerintahan Jokowi ini mencapai legacy yang tertinggi," ujar Hasto.

 

Untuk sekarang, PDIP mengaku fokus untuk membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Termasuk persiapan arus balik nanti.

"Kami tak ingin campur adukan urusan mudik, Idul Fitri, dengan persoalan politik. Politiknya ialah politik kemanusiaan, politik untuk siapkan halal bihalal agar jadi momentum yang sangat penting dalam membangun persatuan," ujar Hasto.

Hingga saat ini, hanya PDIP, partai di dalam parlemen yang belum tergabung dalam koalisi manapun. Padahal, selain Nasdem dan PDIP, seluruh partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah tergabung dalam koalisi. Golkar, PAN, dan PPP tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Gerindra dan PKB bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Bahkan, kedua koalisi itu kini tengah mewacanakan Koalisi Besar. Pembahasan Koalisi Besar ini dilakukan tanpa PDIP. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto merupakan hal yang wajar. Di samping keduanya memang mendukung terbentuknya koalisi besar yang wacananya akan meleburkan KIB dengan KKIR.

"Tentunya koalisi besar ini unsur nya adalah KIB dan Koalisi (Kebangkitan) Indonesia Raya sehingga wajar Pak Prabowo selaku pemimpin dari KIR saya dari partai golkar dan juga mewakili KIB terus berkomunikasi," ujar Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (12/4/2023).

Ia sendiri baru menerima kunjungan dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Salah satu yang dibahas adalah peluang pembentukan koalisi besar yang terdiri dari partai politik pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tentu ke depan akan semakin banyak koalisi partai yang bisa menyamakan persepsi, menyamakan ideologi, menyamakan visi, dan misi ke depan. Utu akan lebih baik dalam memproses peraturan perundang-undangan yang sangat diperlukan," ujar Airlangga.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement