Ahad 16 Apr 2023 19:28 WIB

OPM Klaim Tembak Mati Sembilan Prajurit TNI

TNI terlibat kontak senjata dengan tentara prokemerdekaan pimpinan Perek Jelas Kogeya

Rep: Bambang Noroyono/ Red: Andri Saubani
Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom
Foto: Dok pribadi
Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom

REPUBLIKA.CO.ID, NDUGA — Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB - OPM) bertanggungjawab atas tewasnya prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Nduga, Papua Pegunungan. Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom menegaskan, sembilan anggota militer TNI tewas dalam kontak tembak senjata dengan pasukan prokemerdekaan Papua yang dipimpin Perek Jelas Kogeya pada Sabtu (15/4/2023) di Pos Militer Mugi-Mam di Distrik Yal, Nduga.

Selain membunuh sembilan prajurit TNI, kata Sebby, sayap kelompok bersenjata OPM itu juga merampas senjata milik TNI. “Pasukan TPNPB di bawah pimpinan Perek Jelas Kogeya dan pasukannya berhasil tembak mati sembilan anggota TNI dan juga rampas sembilan pucuk senjata api standar milik TNI. Bridgen Egianus Kogeya dan pasukannya bertanggungjawab atas serangan tersebut,” kata Sebby dalam siaran pers TPNPB-OPM yang diterima Republika di Jakarta, Ahad (16/4/2023).

Baca Juga

Sebby mengatakan, kontak senjata yang terjadi antara kelompoknya dengan pasukan TNI berawal dari serangan. Menurut Sebby, serangan tersebut memang menargetkan pos militer di wilayah yang menjadi teritori TPNPB-OPM dengan sayap militer yang dipimpin oleh Egianus Kogeya.

Menurut Sebby, serangan ke pos-pos militer milik TNI itu dilakukan pada Sabtu (15/4/2023) sore waktu setempat. Sebby menerangkan, penyerangan terhadap pos-pos TNI tersebut dilakukan bukan tanpa maksud.

Sebby, alasan dilakukan penyerangan karena pihak TNI yang tak menggubris tawaran negosiasi damai lewat jalur diplomatik dalam upaya kesepakatan untuk membebaskan sandera Kapten Philips Mark Marthen. Pilot maskapai sipil Susi Air tersebut, sejak Selasa (7/2/2023) dalam penyanderaan kelompok separatisme bersenjata itu.

Pada Sabtu (8/4/2023), Sebby menyampaikan, pihak markas pusat TPNPB-OPM menawarkan negosiasi damai, dan diplomasi untuk memulangkan pilot berkebangsaan Selandia Baru itu ke pemerintah Indonesia melalui otoritas TNI-Polri. Namun pembebasan Kapten Philips tersebut mengharuskan pemerintah Indonesia untuk menghentikan operasi militer TNI-Polri di Nduga.

Akan tetapi, Sebby mengatakan, pihak TNI-Polri malah menjawab tawaran negosiasi dan diplomasi, serta tuntutan penghentian operasi militer tersebut dengan melangsungkan gelar dan penerjunan pasukan ke wilayah Nduga untuk misi membebaskan Kapten Philips. Penyerangan ke pos-pos militer tersebut, dikata Sebby respons paramiliternya, atas operasi militer bersenjata yang dilakukan oleh TNI-Polri di wilayah Papua Pegunungan tersebut.

“Bahwa kami (TPNPB-OPM) sudah ajukan negosiasi damai dengan pemerintah Indonesia melalui TNI-Polri, dan juga pemerintah Selandia Baru. Namun pemerintah Indonesia bersama TNI dan Polisi-nya tidak mengindahkan permintaan dan tuntutan kami,” kata Sebby.

Alih-alih memenuhi tuntutan, kata Sebby mengatakan, operasi militer yang dilakukan TNI-Polri di Nduga pada 23 Maret 2023 menewaskan dua anggota TPNPB yang ditembak pasukan TNI. Bahkan dikatan Sebby, pihak TNI melakukan pembunuhan terhadap seorang warga biasa.

“Dan sebagai Panglima Komando Daerah Pertahanan Ndugama-Derakma, Bridgen Egianus Kegoya melakukan serangan pembalasannya,” kata Sebby menerangkan.

Selanjutnya kata Sebby, operasi militer TNI di Nduga, dan respons penyerangan di Distrik Yal, akan membuat rencana pemulangan Kapten Philip ke Indonesia tak lagi bakal dilakukan langsung antara kedua belah pihak. Sebby menegaskan, dengan peristiwa kontak senjata yang tejadi pada Sabtu (15/4/2023) membuat pihaknya kembali menyampaikan tuntutan agar pemerintah Indonesia melibatkan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) selaku pihak ketiga yang netral untuk pemulangan Kapten Philips.

“Pemerintah Selandia Baru mempunyai kewajiban untuk menekan pemerintah Indonesia menghentikan opeasi militer. Dan pemerintah Indonesia harus bernegosiasi dengan pimpinan pusat TPNPB-OPM di bawah mediasi netral badan organisasi PBB,” kata Sebby menambahkan.

Markas Besar TNI angkat bicara soal kabar enam prajurit TNI gugur usai diserang kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, pada Sabtu (15/4/2023) sore. Mabes TNI menyatakan, hingga kini baru satu prajurit yang diketahui gugur. 

"Sampai pukul 14.03 WIB, informasi yang saya terima secara fisik baru satu orang (gugur). Hanya satu orang atas nama Pratu Miftahul Arifin," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda (Laksda) Julius Widjojono saat konferensi pers di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Ahad (16/4/2023). 

 

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement