Berdasarkan survei terbadu Indikator Politik Indonesia, Kejaksaan Agung (Kejakgung) menjadi lembaga penegakan hukum yang paling dipercaya saat ini. Survei sepanjang periode Februari-Maret 2023 itu menghasilkan tingkat kepercayaan publik terhadap Korps Adhyaksa, mencapai 72,6 persen. Pun itu belum menghitung 7,4 persen masyarakat Indonesia yang sangat percaya.
Dari presentasi hasil survei yang disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi, Ahad (26/3/2023), menempatkan Kejagung di posisi teratas di antara empat lembaga penegak hukum yang menjadi objek sigi. “Tingkat kepercayaan terhadap lembaga dalam penegakan hukum hanya 16,2 persen yang kurang percaya dengan Kejaksaan Agung,” kata Burhanuddin.
Di bawah Kejagung, di urutan kedua lembaga Pengadilan mendapatkan tingkat kepercayaan publik hanya 68,5 persen, dan 20 persen menyatakan kurang percaya dengan lembaga yudikatif tersebut.
Masih dalam kategori hasil survei kepercayaan publik terhadap lembaga penegakan hukum, peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terus merosot. Burhanuddin mengungkapkan, dari hasil survei yang sama tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK dalam penegakan hukum saat ini cuma 65,1 persen, dan 23,6 persen kurang percaya. Menyusul Kepolisian di posisi keempat paling buncit sebagai lembaga penegakan hukum dengan tingkat kepercayaan 59,8 persen, dan angka kurang percaya 27,7 persen.
Masih dalam survei yang sama, dalam kategori tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga, juga menempatkan Kejagung sebagai salah-satu organ negara dengan tingkat kepercayaan tinggi di urutan ketiga. Kejagung memiliki reputasi sebagai lembaga terpercaya dengan tingkat kepercayaan mencapai 68,3 persen.
Posisi tersebut berada di bawah Presiden sebagai lembaga terpercaya kedua setelah Tentara Nasional Indonesia, dengan tingkat kepercayaan masing-masing 69,4 persen, dan 69,5 persen. Persentase kepercayaan terhadap Kejakgung itu, pun lebih tinggi dari KPK dan Polri.
KPK dan Polri berada di urutan keenam dan kedelapan sebagai lembaga terpercaya dengan tingkat kepercayaan terhadap KPK cuma 62,4 persen dan 60,5 persen. Lalu bagaimana dengan reputasi lembaga penegal hukum dalam hal pemberantasan korupsi? Survei Indikator juga menunjukkan saat ini Kejagung sebagai lembaga yang paling dipercaya dalam urusan pemberatasan korupsi.
Dari hasil survei yang sama, tingkat kepercayaan terhadap Kejagung dalam hal pemberantasan korupsi mencapai 68,8 persen. Sedangkan, KPK cuma 63,7 persen, dan Polri paling rendah 58,2 persen untuk dipercaya dalam hal pemberantasan korupsi.
“Dalam hal penegakan hukum, Kejaksaan Agung dan Kepolisian sebenarnya cenderung meningkat kepercayaannya. Sementara KPK tampak adanya penilaian negatif yang menguat. Begitu juga dalam hal pemberantasan korupsi,” kata Burhanuddin.
Survei Indikator kali ini dilakukan dalam dua periode. Periode 9 sampai 16 Februari 2023 dengan mengambil pendapat dari sebanyak 1.220 responden secara proporsional di seluruh provinsi Indonesia.
Metode pengambilan pendapat para responden dengan cara simple random sampling, Indikator mengeklaim tingkat margin of error dalam jajak pendapat periode pertama ini mencapai 2,9 persen dengan tingkat akurasi data mencapai 95 persen. Adapun survei periode kedua dilakukan pada 12-18 Maret 2023 dengan 800 responden. Metode yang sama, Indikator mengeklaim margin of error periode kedua yang dilakukan mencapai 3,5 persen, dan kepercayaan 95 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
