Oleh : Reiny Dwinanda, Jurnalis Republika.co.id
REPUBLIKA.CO.ID, Pejabat pemerintahan, siapa pun Anda, jangan takut pamer kekayaan ya! Silakan flexing di media sosial. Keluarga Anda juga bebas untuk mengekspresikan selera fashion, kuliner, maupun aktivitas travelling keliling dunia. Silakan saja.
Dalam sidang kabinet paripurna pada awal Mei 2023, Presiden Joko Widodo memang telah memerintahkan agar pegawai pemerintahan tidak pamer kekuasaan, tidak pamer kekayaan, tak bergaya hidup hedonis. Ia menilai sangat tidak pantas aparat birokrasi pamer kekayaan di media sosial.
Perintah ini kurang mengena sebetulnya. Mungkin Jokowi lupa tentang program revolusi mental yang dulu digadang-gadang. Yang penting itu sumber hartanya dari mana, bukan sekadar bagaimana menampilkan diri di media sosial.
Sesungguhnya rakyat nggak ada yang bakal mempersoalkan flexing aparat asalkan hartanya halal, bukan dari hasil korupsi. Itu saja harapan mendasarnya.
Kalau harta yang diperoleh aparat memang dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, tak perlu takut-takut untuk terlihat kaya. Tingkah keluarga pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo menjadi pembuka kasus ketidakwajaran gaji aparat dengan gaya hidup keluarganya. Setelah itu, ada Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto, pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sudarman Harjasaputra, dan Kepala Subbagian Administrasi Kendaraan Biro Umum Sekretariat Negara Esha Rahmansah Abrar.
Mereka semua telah dicopot dari jabatannya. Yang paling baru, kasus flexing keluarga Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF Hariyanto.
Anak Hariyanto tampak memamerkan outfit of the day dengan fashion items serba-branded. Anaknya yang lain dikabarkan merayakan sweet seventeen di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta.
Sementara itu, istrinya juga memperlihatkan foto-foto liburan ke luar negeri. Penampilannya ditunjang oleh koleksi rumah mode mewah.
Hariyanto pun sibuk mengklarifikasi, membantah keluarganya bergaya hidup mewah. Dia menyebut pesta ultah anaknya hanya digelar di "toko" Ritz-Carlton, bukan ballroom. Mungkin maksudnya salah satu restoran di hotel bintang lima di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, tersebut.
Hariyanto minta masyarakat memaklumi. Toh, ultah ke-17 memang jamak dirayakan dengan spesial karena menjadi tahun seorang anak beranjak dewasa.
Lalu, soal sepatu dan tas mewah istrinya, Hariyanto membeberkan bahwa itu barang imitasi. KW istilahnya.
Barang-barang itu didapatkan dari toko di Mangga Dua, sentra fashion impor, di Jakarta Utara. Warganet tentu tak langsung percaya dengan keterangan Hariyanto saat konferensi pers di rumahnya. Ketika itu, dia menunjukkan koleksi fashion items istrinya.
Warganet malah semakin menguliti penampilan istri Hariyanto. Sepatu yang disebut KW itu berbeda model dengan yang dikenakan di salah satu foto yang diunggah istri Hariyanto di media sosial.
Aduh, double trouble ini namanya. Satu, tak perlu berbohong. Kalau memang mampu beli barang branded dan uangnya bukan dari hasil maling duit rakyat, akui saja.
Kalau memang korupsi, ngaku aja gimana? Eh, mana ada yang mau ngaku ya?
Dua, kalau memang pakai barang KW, ya ampun malunya. Di dunia fashion, orang lebih dihargai jika memakai barang asli dari perajin lokal sekali pun yang belum terkenal daripada barang KW yang disebut-sebut premium.
Jadi, pejabat dan keluarga pejabat memang nggak gampang, apalagi pada era media sosial. Keteladanannya harus tecermin hingga dunia maya.
Tentunya, itu sesuatu yang sulit untuk ditutupi. Pasti sukar untuk berpura-pura "sederhana" ketika selera dan cara mengekspresikan diri lewat fashion maupun gaya hidup memang ala kelas atas.
Jadi, jangan takut terlihat kaya, wahai pejabat. Paling-paling orang hanya "bosan" lalu berhenti follow Anda di media sosial kalau kontennya tak lagi memikat, tak relevan dengan mereka.
Namun, malu dan takutlah Anda di dunia-akhirat kalau pamer maupun menyembunyikan harta hasil korupsi, hasil usaha yang tidak wajar. Malu juga kalau flexing dengan barang KW.
Bukankah Jokowi menyerukan untuk melindungi produk dalam negeri? Saat sebagian rakyat menikmati busana bekas yang diimpor ilegal dari berbagai negara menjadi persoalan besar, harusnya impor benda fashion KW ataupun berkualitas rendah juga harus jadi perhatian. Jangan tebang pilih dong!
Ikuti Whatsapp Channel Republika
