REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kecewa dengan rebutan lahan pelayanan antar profesi kedokteran di fasilitas kesehatan. Dalam RUU Kesehatan, dia mengaku, ingin menyelesaikan hal tersebut, terlebih saat hal itu mempengaruhi ke pelayanan masyarakat.
“Masalah shared competency, aku sebel, banyak rebutannya dibanding pikirannya ke masyarakat,” kata Budi dalam public hearing di Kementerian Kesehatan, kemarin.
Dia menambahkan, akan lebih baik bila dokter hingga organisasi profesi bisa menghabiskan waktu lebih banyak untuk masyarakat. Menurutnya, tidak ada yang salah dengan shared competency.
“Selama buat nanganin masyarakat, masalahnya apa?” tanya Budi.
Dia mencontohkan salah satu kasus, saat ada seseorang yang hendak melakukan USG, para dokter umum kerap ketakutan. Pasalnya, kata dia, ada kecenderungan takut menangani hal yang bukan spesialisasinya. Padahal, jika ditilik dan ditanya, para dokter tersebut dia klaim bisa melakukan hal yang mendasar seperti itu.
“Kenapa sih nggak dikasih dokter umum untuk melihat? di mana-mana semua ibu akan sedih kaya gitu-gitu tuh, aku suka sedih, masalah shared competency aku mau beresin,” tutur dia.
Menyoal adanya kesenjangan dan permasalahan itu, Kemenkes, kata Budi, sedang mencoba menengahinya. Dia berharap, ke depan para dokter bisa lebih memfokuskan diri pada masyarakat.
Kemenkes sebenarnya sudah mengeluarkan surat edaran nomor HK.02.01/MENKES/5/2023 untuk mengatur klaim layanan kesehatan. Surat edaran tentang penataan pelayanan kesehatan bagi dokter spesialis hingga dokter gigi subspesialis itu, menyinggung shared competency di fasilitas kesehatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
