REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kondusivitas di tahun politik mulai bergejolak. Tak sedikit figur tertentu yang tidak memiliki komitmen terhadap demokrasi, mengungkapan 'nafsu' politiknya di ruang publik. Bisa dipastikan, pernyataan figur tersebut menuai kritik.
Adalah bakal calon presiden (bacapres) dari Koalisi Perubahan Anies Rasyid Baswedan yang menilai, bahwa kualitas demokrasi Indonesia sebenarnya tak mengalami penurunan. Namun, yang terjadi adalah adanya figur tertentu dari orang yang tak memiliki komitmen terhadap demokrasi dan mengungkapkannya di ruang publik.
"Kita tidak pernah membayangkan ada petinggi menyatakan, 'mari kita ubah konstitusi', tidak pernah membayangkan. Kalau pun ada, itu pertemuan ruang-ruang tertutup, tapi di ruang terbuka mengatakan itu, tidak pernah terbayang," ujar dalam acara dialog kebangsaan yang digelar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jaya di Jakarta, Kamis (16/3/2023) malam WIB.
"Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci, posisi kunci nih, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang seberapa banyak yang mau mendukung," ucap Anies.
Menurut eks rektor Universitas Paramadina itu, orang-orang yang tak memiliki komitmen terhadap demokrasi tersebut, kini berani mengungkapkannya di ruang publik. Dia pun mengajak, KAHMI untuk melawan upaya orang yang berusaha mencederai demokrasi yang sudah terang-terangan berlawanan dengan konstitusi.
"Kenapa? Ini bukan melawan orang, tapi ini adalah menyelamatkan semangat reformasi yang kita lakukan '98. Jadi kita jaga itu, karena kalau tidak, akan rusak," kata Anies menegaskan.
Dia menilai, yang dibutuhkan saat ini dalam memperbaiki demokrasi Indonesia adalah kesetaraan, kenetralan, dan sportivitas. Jangan sampai, menurut dia, para pemegang kewenangan justru menjadi pihak tak berkomitmen terhadap demokrasi.
"Ketika aturan main kita jaga, kita hormati, insya Allah ke depan kita akan bisa jauh lebih baik," ujar gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu.
Sebelumnya, pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sempat ramai terkait wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyatakan taat terhadap konstitusi.
Namun, dia mengingatkan, konstitusi itu dibuat oleh anggota DPR/MPR. Jika rakyat memang menghendaki Jokowi terus memimpin, maka semua pihak harus siap menerima konsekuensi itu.
Dia balik menyindir pihak yang tidak siap jika Pemilu 2024 ditunda, lantaran agenda untuk meraih kekuasaan menjadi gagal. Bahkan, dia mengklaim terdapat data 110 juta percakapan di media sosia yang mendukung wacana penundaan Pemilu 2024. Jika terealisasi, masa jabatan Jokowi dapat diperpanjang hingga 2027.
"Kalau (aspirasi) rakyat berkembang terus gimana? DPR gimana? MPR gimana? Kan konstitusi yang dibikin itu yang ditaati presiden, siapa pun presidennya. Ini orang kan pada takut saja, sudah pingin jadi gini, takut tertunda," ujar Luhut di podcast Deddy Corbuzier dikutip di Jakarta, Sabtu (12/3/2023).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
