Pekan lalu, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy bertemu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor PDIP, Menteng, Jakarta. Romahurmuziy mengatakan, dalam pertemuan itu, PDIP sempat mengajak PPP untuk berkoalisi dalam Pilpres 2024.
Menurut Romahurmuziy, ia dan Hasto membicarakan banyak hal. Termasuk soal pemilihan presiden (Pilpres) 2024, yang disebutnya bahwa PDIP sempat mengajak PPP untuk berkoalisi.
"Tentu tidak terhindarkan kita juga membahas kemungkinan-kemungkinan koalisi karena pilpres juga sudah dekat. Ajakan koalisi kepada PPP oleh Mas Hasto sebenarnya sudah lama, sejak Plt Ketum Pak Harso (Monoarfa)," ujar Romahurmuziy saat dikonfirmasi, Selasa (7/3/2023).
Romahurmuziy menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan bentuk silaturahim. Apalagi Kantor DPP PPP dengan Kantor DPP PDIP bersebelahan yang terletak di kawasan Menteng, Jakarta.
PPP dan PDIP adalah dua partai politik yang sering melakukan kerja sama politik. Pertama adalah saat Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai Presiden kelima Republik Indonesia yang wakilnya saat itu adalah Hamzah Haz yang merupakan kader PPP.
Kerja sama keduanya juga berlanjut ketika mengusung Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2014 dan 2019. Selanjutnya, PDIP dan PPP juga memasangkan Ganjar Pranowo dan Taj Yasin Maimoen untuk memimpin Jawa Tengah.
"PPP dan PDIP adalah partai yang sama-sama sudah genap berusia setengah abad, 10 pemilu sudah sama kita lalui dengan suka dan duka, baik dalam tekanan penguasa maupun kebebasan demokrasi," ujar Romahurmuziy.
View this post on Instagram
Pertemuan antara Romahurmuziy dan Hasto itu kemudian memicu isu keretakan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang berisi PPP, PAN, Golkar. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani, hingga kini belum ada koalisi yang sudah final, sehingga masih terbuka peluang koalisi yang ada sekarang bertambah anggotanya atau malah berkurang.
"Masih terbuka, nanti satu dari koalisi satu berpindah ke koalisi lain. Masih ada kemungkinan," kata Arsul kepada wartawan di Jakarta, Senin (13/3/2023).
Menurut Arsul, saat ini masih terlalu dini untuk memprediksi penambahan atau pengurangan anggota koalisi suatu partai politik. Terlalu prematur pula untuk memastikan apakah PPP akan berpindah ke koalisi lain.
"Maksud saya misalnya, PPP mau pindah ke koalisi lain itu masih terlalu prematur. Karena apa? Karena kita belum bicara soal siapa calon presiden dan calon wakil presiden," kata Arsul.
Adapun, Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono tak menampik bahwa pertemuannya dengan Yusril awal pekan ini juga menjadi ajakannya kepada PBB untuk bergabung dengan KIB. Ia mengatakan, Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto kerap melontarkan terbentuknya KIB "plus-plus".
"Termasuk (mengajak Partai) Bulan Bintang tentunya, yang sering disebut Ketua umum golkar disebutkan koalisi KIB plus plus. Ini kita masih terbuka masih menunggu jadi kemungkinan itu bisa saja, tidak tertutup," ujar Mardiono di Kantor DPP PPP, Jakarta, Senin (13/3).
Jelasnya, PPP dan PBB juga memiliki pengalaman kerja sama dalam mengusung Joko Widodo (Jokowi) dalam pilpres. Kerja sama tersebut kembali berpeluang terjadi jelang pesta demokrasi 2024 mendatang.
"Bahwa Partai Persatuan Pembangunan telah sudah mendaklarsikan kita bergabung dengan KIB. Kemudian KIB membuka diri untuk menambah koalisi lain, tanpa terkecuali," ujar Mardiono.