REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjanjikan untuk membuka kasus kematian almarhumah dokter spesialis paru, Mawarti secara transparan. Dokter Mawarti diduga meninggal tak wajar saat bertugas di Papua.
“Saya berjanji ke mereka (keluarga) bahwa ini akan dibuka secara transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi,” kata Menkes Budi kepada awak media di Balai Sudirman, Selasa (14/3/2023).
Menurutnya, upaya itu juga telah dikoordinasikan dengan Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk mendukung hal tersebut. Namun demikian, pihaknya meminta agar semua pihak bersabar menyoal proses yang ada. “Jadi bener-bener saintifik dan butuh waktu untuk lab-nya supaya jangan salah,” tutur dia.
Lebih jauh, dengan adanya kasus tersebut, dirinya juga meminta agar pemerintah daerah di manapun, khususnya daerah konflik, bisa menjamin keamanan dokter. Langkah utama yang akan dilakukan, lanjut dia, membicarakan pelayanan kesehatan ke masyarakat Papua dengan Kapolri dan Panglima.
“Kita jajaran (meminta) pemerintah (daerah) agar bisa menjamin keamanan dokter-dokter yang bekerja di daerah yang sulit, khususnya Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah,” katanya.
Terpisah, Ketua Umum PB IDI, Moh Adib Khumaidi, menyoroti meninggalnya dokter spesialis paru di RSUD Nabire, Papua Tengah, almarhumah Mawarti. Kematiannya yang diduga janggal karena kondisi mulut berbusa, diminta IDI menjadi perhatian Pemerintah Pusat hingga daerah.
“PB IDI akan terus mengawal agar kasus meninggalnya dr Mawarti ini diusut tuntas,” kata Adib dalam keterangannya dikutip di Jakarta, Senin (13/3/2023).
Padahal, Adib mengatakan, perjuangan almarhum jelas sangat membantu pengobatan di Indonesia Timur, khususnya Papua. Hal itu, kata dia, karena dari 1.424 dokter spesialis paru di Nusantara, tidak lebih dari 50 dokter yang mengabdi di Indonesia Timur, termasuk almarhum.
“Padahal kebutuhan dokter spesialis paru sangat dibutuhkan utamanya daerah-daerah seperti Nabire. Namun kendala seperti jaminan keamanan dan keselamatan, infrastruktur akses yang tidak memadai menjadi kendala bagi para dokter spesialis untuk bertugas secara maksimal,” kata Adib.
Oleh sebab itu, Adib meminta kepada Pemerintah Pusat hingga daerah agar bisa memberikan jaminan keamanan dan keselanatan pada para tenaga kesehatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
