REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dapat menjaga 5,7 juta jiwa penduduk Indonesia tidak jatuh ke jurang kemiskinan.
"Secara nasional kebijakan subsidi BBM mampu menjaga sekitar 5,7 juta orang atau 2,1 persen penduduk Indonesia untuk tidak jatuh ke jurang kemiskinan dan sebanyak 198 ribu orang di antaranya berasal dari keluarga nelayan," katanya dalam Diskusi Publik: Subsidi Energi dan Kemiskinan yang dipantau secara virtual di Jakarta, Rabu (8/3/2023).
Rizal menuturkan jika subsidi BBM ditiadakan, Jawa Timur akan menjadi provinsi yang jumlah kemiskinannya naik paling banyak sekitar 1,1 juta penduduknya atau 1,8 persen akan jatuh ke jurang kemiskinan. Sementara itu, subsidi elpiji 3 kg secara empiris terbukti mampu menyelamatkan sekitar 6,9 juta rumah tangga untuk tidak jatuh miskin.
Kelompok rumah tangga nelayan yang terselamatkan dari ancaman kemiskinan akibat adanya kebijakan subsidi elpiji 3 kg adalah sekitar 264 ribu orang atau tiga persen dari total penduduk yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas nelayan.
Jika subsidi BBM ditiadakan, Rizal mengatakan sekitar empat juta penduduk Jawa akan jatuh miskin dan jumlah paling besar berada di Jawa Timur. "Subsidi energi wajib diberikan karena merupakan amanat undang-undang yang harus dijalankan oleh pemerintah sehingga harus tepat sasaran," ujarnya.
Rizal menuturkan subsidi energi berupa subsidi elpiji 3 kg dan BBM secara empiris terbukti mampu menjaga rumah tangga Indonesia untuk tidak jatuh ke jurang kemiskinan terutama bagi masyarakat nelayan.
"Seyogianya subsidi energi tetap diberlakukan dan menjadi prioritas untuk menjaga kualitas pertumbuhan, jadi kebijakan fiskal yang pro-poor," tuturnya.
Dalam implementasinya, subsidi elpiji 3 kg dan BBM masih banyak dinikmati oleh mereka yang tidak berhak sehingga perlu kebijakan lebih lanjut terkait efisiensi dan ketepatan sasaran penyaluran subsidi.
"Subsidi BBM besar-besaran itu tidak menyentuh kemiskinan absolut atau ekstrem di mana program pemerintah selama ini masih harus diperbaiki efektivitasnya dalam distribusi subsidi yang tepat sasaran terutama untuk mencapai nol persen di tahun 2024," kata Rizal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
