REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- BPJS Ketenagakerjaan terus melakukan peningkatan kualitas layanan demi memberikan kemudahan akses bagi seluruh peserta. Salah satunya melalui New Service Blueprint (New SBP) yakni dengan merubah tampilan kantor cabang dengan membawa konsep green design yang lebih fresh dan hangat, sekaligus ramah penyandang disabilitas.
Perubahan ini telah dilakukan secara bertahap mulai bulan Maret 2022 di 325 kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Menurut Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Muhammad Zuhri, selain pembaharuan di sektor fisik, aspek people (orang) dan process (proses) juga turut ditingkatkan dengan berfokus pada customer centric.
"Jadi, penampilan dan sikap para petugas yang prima dan konsultatif dilakukan agar memberikan rasa nyaman bagi peserta," ujarnya.
Dari sisi proses, adanya Jamsostek Mobile (JMO) berhasil memangkas proses klaim dari 5 hari menjadi hanya rata-rata 15 menit. Terdapat juga layanan 24/7 yang siap melayani peserta kapanpun membutuhkan informasi.
Untuk memastikan hal tersebut berjalan dengan baik, kata Zuhri, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan mengajak stakeholder untuk berkunjung ke kantor cabang Bandung Suci. Serta, merasakan atmosfer yang disuguhkan lewat tampilan anyar layanan BPJS Ketenagakerjaan.
Tak berhenti di situ, kelima stakeholder (pentahelix) yang berasal dari perwakilan pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, akademisi dan media juga diminta untuk memberikan pandangannya lewat diskusi panel yang merupakan rangkaian dari kegiatan tersebut.
"Dewan Pengawas punya tanggung jawab untuk memastikan dan mengawasi implementasi kebijakan New Service Blueprint ini," ujar Zuhri, Rabu (8/3/2023).
Kemudian, kata Zuhri, dari hasil kajian dan pengawasan ini pihaknya akan memberikan saran, masihat dan pertimbangan kepada Direksi terkait dengan bagaimana New SBP itu ke depan. Agar, lebih efektif lagi dan bisa lebih memberikan efek yang lebih positif untuk pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.
"Karena ini merupakan wujud negara hadir dalam memberikan perlindungan semesta kepada seluruh pekerja di Indonesia," katanya.
Sementara menurut Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan yang juga Ketua Komite Manajemen Risiko, Investasi, dan Pelayanan (KMRIP) Agung Nugroho, Dewan Pengawas ingin memastikan pelaksanaan New SBP telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Jadi terkait dengan people, process maupun physical evidence itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Alhamdulillah banyak masukan dari stakeholder ini akan kami sampaikan sebagai saran, nasihat dan pertimbangan kepada Direksi," imbuh Agung.
Di tempat yang sama, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan berpendapat bahwa BPJS Ketenagakerjaan perlu melibatkan stakeholder dari unsur pentahelix agar dapat memberikan pelayanan publik yang semakin baik.
"Dari sisi inisiasi dan inovasi sudah banyak perubahannya. Saya kira bisa dilihat dari mulai gedung, penampilan fisik dan juga bagaimana layanan dilakukan. Saya katakan spirit-spirit dari perusahaan swasta telah masuk di BPJS (Ketenagakerjaan) yang artinya spirit bagaimana melayani customer sudah terjadi dan itu ciri profesionalisme," kata Cecep.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
