REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW – Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengatakan, negaranya terpaksa menangguhkan partisipasinya dalam New Strategic Arms Reduction Treaty (New START) yang dijalinnya dengan Amerika Serikat (AS). Hal itu karena AS menggunakan perjanjian tersebut untuk membantu Ukraina menyerang situs-situs strategis Rusia.
“Situasi semakin memburuk setelah upaya AS untuk menilai keamanan fasilitas strategis Rusia yang diuraikan di bawah New START Treaty dengan membantu rezim Kiev dalam melakukan serangan bersenjata terhadap mereka. Dalam keadaan seperti ini, kami terpaksa mengumumkan penangguhan perjanjian,” kata Ryabkov saat berbicara di Konferensi Perlucutan Senjata PBB di Jenewa, Swiss, Kamis (2/3/2023).
Presiden Rusia Vladimir Putin telah memutuskan untuk menangguhkan partisipasi negaranya dalam perjanjian New START. “Saya harus mengatakan hari ini bahwa Rusia menangguhkan keikutsertaannya dalam New START. Saya ulangi, bukan menarik diri dari perjanjian, tidak, tapi hanya menangguhkan keikutsertaannya,” kata Putin saat memberikan pidato kenegaraan di Majelis Federal Rusia, 21 Februari lalu, dikutip laman kantor berita Rusia, TASS.
Putin menekankan, sebelum kembali ke diskusi tentang isu melanjutkan tugas sebagai bagian dari New START, Rusia harus memahami dirinya sendiri, terutama terkait apa yang diperebutkan oleh negara anggota NATO seperti Prancis dan Inggris serta bagaimana persenjataan strategis mereka diperhitungkan. “Dengan kata lain, potensi serangan keseluruhan dari aliansi tersebut,” ujar Putin.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan, penangguhan partisipasi Moskow dalam New START merupakan respons atas kebijakan anti-Rusia Amerika. “AS telah mendapatkan apa yang pantas untuk kebijakan anti-Rusianya yang bodoh, yaitu menangguhkan New START. Anda tidak dapat berperang melawan Rusia, sambil membuatnya tampak bahwa dengan masalah stabilitas strategis, itu adalah yang biasa. Layani Anda dengan benar!” tulis Medvedev di akun Twitter-nya.
New START adalah perjanjian kontrol senjata yang dijalin Moskow dan Washington sejak 2010. Masa aktifnya seharusnya berakhir pada 5 Februari 2021, tapi kedua negara sepakat memperpanjangnya. Perjanjian itu melarang kedua negara mengerahkan lebih dari 1.550 hulu ledak nuklir, membatasi rudal, dan pembom berbasis darat serta kapal selam yang mengirimnya.
Sebelumnya AS dan Rusia juga terikat dalam perjanjian Intermediate-range Nuclear Forces (INF). Perjanjian itu bubar setelah kedua negara saling tuding melanggar poin-poin kesepakatan. INF ditandatangani pada 1987. Ia melarang Washington dan Moskow memproduksi dan memiliki rudal nuklir dengan daya jangkau 500-5.500 kilometer.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
