REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) diharapkan dapat berkolaborasi dengan Pemda DIY dalam rangka membangun keluarga berkualitas. Hal ini dapat diwujudkan dengan dikolaborasikannya Program Kampung Keluarga Berkualitas dan Program Desa Mandiri Budaya milik Pemda DIY.
"Di kami ada yang namanya Desa Mandiri Budaya. Desa Mandiri Budaya berarti budaya dalam konteks totalitas, jadi dalam pembinaan keluarga, budayanya apa," kata Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X saat audiensi bersama BKKBN di Komplek Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (21/2/2023).
Paku Alam X mengatakan, DIY sudah memiliki 25 Desa Mandiri Budaya. Ia berharap BKKBN dengan program-programnya dapat bersinergi dengan DIY, terutama yang menyangkut kekeluargaan dan urusan perempuan, serta anak.
"Kami matur nuwun (berterima kasih) seandainya BKKBN itu juga bisa saling mengisi, bersinergi dengan program-program dari BKKBN yang terkait dengan kekeluargaan dan urusan perempuan, dan lain sebagainya," ujar Wagub DIY.
Jika program dari BKKBN dapat dikolaborasikan dengan DIY, menurutnya akan lebih efektif dibandingkan dengan menyelenggarakan program baru. "Lebih mudah, lebih nyaman, kemudian lebih efektif daripada menjalankan program baru dari nol," jelasnya.
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto mengatakan, pihaknya siap mengkolaborasikan program BKKBN dengan Program Desa Mandiri Budaya. Dengan kolaborasi ini, program yang sudah ada di BKKBN tidak berubah, namun dapat dilakukan inovasi dalam pelaksanaannya di lapangan.
"Contohnya tadi ada Desa Mandiri Budaya, tinggal dikolaborasikan saja. Toh amanah Inpres Nomor 3 Tahun 2022 sudah jelas, itu kolaborasi, sinergi ke semua pihak, jadi kita bersama-sama,” kata Bonivasius.
Ia menjelaskan, Program Kampung Keluarga Berkualitas memiliki 77 indikator. Pihaknya menentukan lima proksi untuk lebih cepat dalam mengukur keluarga berkualitas terkait program tersebut.
Lima proksi ini diantaranya tidak adanya anak stunting, tidak adanya keluarga miskin ekstrem, rendahnya angka perceraian, kepemilikan dokumen kelahiran, dan tingginya kepesertaan keluarga berencana (KB).
"Nanti dilihat juga dari teman-teman DIY yang ada di Desa Mandiri Budaya, apa saja indikator yang bisa klop, apa kelima proksi indikator tadi, atau pun malah justru ada di 77 indikator," ujarnya.
"Malah enak kalau itu, tinggal copy paste saja. Tapi ukuran masyarakat ya lima itu, yang jelas depan mata itu, tidak ada orang miskin, tidak ada anak stunting, kan jelas. Jadi itu bisa langsung kepada masyarakat luas yang betul-betul mengukur bagaimana keberhasilannya, bukan hanya teori," lanjut Bonivasius.
Sementara itu, Kepala Dinas DP3AP2 DIY, Erlina Hidayati Sumardi mengatakan, Program Kampung Keluarga Berkualitas dapat dikolaborasikan dengan Desa Mandiri Budaya, khususnya Program Desa Prima. Indikator Kampung Keluarga Berkualitas sama dengan indikator Desa Prima yang selama ini telah dijalankan oleh Pemda DIY.
Program Desa Prima sendiri, kata dia, menjadi bagian dari pelaksanaan Program Desa Mandiri Budaya. "Program Kampung Keluarga Berkualitas itu sudah masuk di dalam program kami juga untuk menuju ke Desa Mandiri Budaya, yaitu Desa Prima. Karena untuk menjadi Desa Mandiri Budaya itu harus ada Desa Prima," kata Erlina.
Erlina menuturkan, Desa Prima di dalamnya sudah termasuk yang keluarga berkualitas. Jadi ramah perempuan, peduli anak, dan kemudian keluarga berkualitas.
Desa Prima adalah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan melalui peningkatan produktivitas ekonomi, dengan memanfaatkan semua potensi yang ada. Termasuk melibatkan peran lintas sektor terkait guna mewujudkan keluarga sejahtera.
"Sehingga sebetulnya Desa Prima kami yang sejumlah 146 itu kemudian sudah bisa untuk dikolaborasikan, atau di-link-kan menjadi Kampung Keluarga Berkualitas,” ujar Erlina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
