Kamis 16 Feb 2023 15:15 WIB

BNPB Siapkan Antisipasi Terukur Hadapi Musim Kemarau 2023

La Nina sejak 2020 hingga 2022 berdampak pada melemahnya intensitas iklim basah.

Pengendara sepeda morot melintasi jembatan jalan lama yang menghubungkan Kecamatan Wuryantoro dengan Eromoko di area Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri, Jawa Tengah, Selasa (4/10/2022). Fenomena jalan lama yang hanya muncul saat debit air Waduk Gajah Mungkur menyusut akibat musim kemarau tersebut dimanfaatkan warga melintas untuk mempersingkat jarak dan waktu tempuh perjalanan. (ilustrasi)
Foto: ANTARA/Mohammad Ayudha
Pengendara sepeda morot melintasi jembatan jalan lama yang menghubungkan Kecamatan Wuryantoro dengan Eromoko di area Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri, Jawa Tengah, Selasa (4/10/2022). Fenomena jalan lama yang hanya muncul saat debit air Waduk Gajah Mungkur menyusut akibat musim kemarau tersebut dimanfaatkan warga melintas untuk mempersingkat jarak dan waktu tempuh perjalanan. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus menguatkan koordinasi dengan berbagai pihak, sebagai upaya mengantisipasi musim kemarau di 2023. Antisipasi diperlukan agar pemerintah bisa mengurangi dampak dari bencana kekeringan.

Demikian diungkapkan Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Pangarso Suryotomo, saat konferensi pers Kick-Off Meeting World Water Forum (WWF) ke-10 di Jakarta Convention Center (JCC). Sebagai kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau ini, BNPB melakukan tindakan pencegahan. BNPB pun telah melakukan koordinasi dengan kementrian dan lembaga, TNI dan Polri, serta pemerintah daerah terkait persiapan dan langkah antisipatif menghadapi potensi kemarau di 2023.

"Minggu depan kami akan melaksanakan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah dan BPBD untuk penyiapan dukungan baik sumber daya manusia maupun sumber daya yang lain. Sehingga kami juga bisa mendorong bagaimana kalau musim kekeringan ini terjadi di beberapa wilayah," ujar dia.

Salah satunya adalah menyalurkan air bersih di wilayah-wilayah yang diprediksi nantinya mengalami kekeringan. "Bersama pemerintah daerah kami menguatkan masyarakat desa dengan desa tangguh kami. Di mana masyarakat desa bisa mengantisipasi ini dan butuh kemandirian juga dari warga masyarakat," papar dia.

 

BNPB akan terus menjalin komunikasi intens dan berkoordinasi, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten hingga kota. Upaya ini diharapkan bisa memetakan kebutuhan terkait sumber daya manusia, dana dan peralatan dalam rangka penanganan potensi bencana kekeringan.

Menghadapi musim kemarau yang diprediksi terjadi tahun ini, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memang telah mengeluarkan pernyataan bahwa akan lebih kering dibandingkan tiga tahun terakhir. Hal itu didorong kondisi La Nina selama tiga tahun sejak 2020 hingga 2022 yang berdampak pada melemahnya intensitas iklim basah.

"Namun pada saat ini secara umum kita sampaikan bahwa kondisi La Nina yang tiga tahun masih mempengaruhi musim di Indonesia, dalam waktu ke depan ini akan mulai mengarah ke kondisi normal atau netral," kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Dodo Gunawan, di saat yang sama.

Kondisi El Niño–Southern Oscillation (ENSO) netral diprediksi akan terus bertahan hingga pertengahan 2023. Dengan kondisi tersebut, kemungkinan akan ada beberapa daerah yang mendapatkan potensi curah hujan bulanan dengan kategori rendah (akumulasi kurang dari 100 mm/bulan). Untuk Maret 2023, di bagian tengah Sulawesi Tengah. April di sebagian NTB, sebagian NTT, dan bagian tengah Sulawesi Tengah. 

Sementara di Mei 2023 pada bagian selatan Sumatera Selatan, pesisir utara Banten, DKI Jakarta, pesisir utara Jawa Barat, bagian timur Jawa Tengah, sebagian besar Jawa Timur, sebagian Bali, sebagian NTB, dan sebagian NTT. Kemudian, Juni 2023 di sebagian Aceh, sebagian Sumatera Utara, sebagian Jambi, sebagian Sumatera Selatan, sebagian Lampung, sebagian Banten, DKI Jakarta, sebagian Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, sebagian Kalimantan Selatan, sebagian Sulawesi Selatan, dan sebagian Papua bagian selatan.

Untuk Juli hingga Agustus 2023 di sebagian Aceh, sebagian Sumatera Utara, sebagian Jambi, sebagian Sumatera Selatan, sebagian Lampung, sebagian Banten, DKI Jakarta, sebagian Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, sebagian Kalimantan Selatan, sebagian Sulawesi Selatan, sebagian Sulawesi Tengah, sebagian Gorontalo, sebagian Sulawesi Utara dan sebagian Papua.

Menurut dia, BMKG terus bekerja sama erat dengan sektor-sektor yang dapat terdampak oleh kekeringan, dengan memberikan informasi update reguler mengenai perkembangan iklim maupun bersama-sama menetapkan langkah-langkah mitigasinya. Dodo pun mengimbau sektor-sektor terkait dan masyarakat untuk selalu memantau perkembangan iklim dan cuaca terkini yang diberikan oleh BMKG melalui kanal-kanal informasi resminya.

World Water Forum merupakan forum lintas batas terbesar di dunia yang fokus dalam pembahasan isu-isu air dan mencari solusi global sebagai jawaban atas isu-isu tersebut . WWF ke-10 yang akan dilaksanakan pada 18-24 Mei 2024 nanti mengusung tema “Water for Shared Prosperity”. Dengan membawa harapan bahwa World Water Forum menjadi ajang berbagai stakeholder dari berbagai negara untuk berbagi pengalaman dan inovasi merespon berbagai tantangan pengelolaan air secara global.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement