REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebukansetop ekspor kelapa sawit ke Uni Eropa bukan menjadi pilihan untuk diputuskan.
"Setop ekspor bukan merupakan hal yang dibahas dan kita sebagai negara yang juga melakukan impor ekspor tentu itu tidak menjadi pilihan," kata Airlangga saat konferensi pers bersama Menteri Perladangan dan Komoditas Malaysia Dato Sri Fadillah Yusof, di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Kamis (9/2/2023).
Dalam kesempatan tersebut, Indonesia dan Malaysia bersepakat berkunjung ke Uni Eropa dengan misi bersama mengomunikasikan dan mencegah konsekuensi yang tak diinginkan ke sektor kelapa sawit dari peraturan komoditas bebas deforestasi yang diresmikan Uni Eropa.
Peraturan yang dimaksud Airlangga ialah Undang-Undang (UU) Produk Bebas Deforestasi yang disahkan Uni Eropa pada 6 Desember 2022. UU tersebut akan melarang masuknya produk terkait deforestasi, seperti kedelai, daging sapi, kopi, dan beberapa turunan minyak sawit.
"Tidak ada boikot-boikotan (dari Indonesia untuk melarang ekspor kelapa sawit). Jadi saya rasa kita tidak perlu merespons apa yang tidak ada," ujar Menko Perekonomian itu pula.
Dalam kesempatan tersebut, secara resmi Indonesia menyerahkan keketuaan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) kepada Malaysia yang akan menjadi Ketua CPOPC pada tahun 2023.
Dengan penyerahan CPOCP, Menteri Perladangan dan Komoditas Malaysia Dato Sri Fadillah Yusof memastikan ada misi utama yang disusun dalam rangka kunjungan Indonesia dan Malaysia ke Uni Eropa.
Misi tersebut akan menerangkan tentang bagaimana Indonesia dan Malaysia berkomitmen menjaga alam sekitar dalam membangun ekonomi melalui kelapa sawit.
Keberangkatan Indonesia dan Malaysia menemui Uni Eropa turut membawa para pekebun kecil untuk menyampaikan suara mereka mengenai kelapa sawit dan pengalaman mereka bekerja di industri kelapa sawit.
"Kita berangkatkan (menerangkan) bukan hanya dalam scientific, fakta, dan ekonomi, tapi juga dalam konteks sosial, di mana kita akan bawa bersama pekebun-pekebun kecil untuk beri suara dan pandangan untuk beri maklumat supaya kita dapat memberi maklumat sebenar-benarnya kepada Uni Eropa (tentang) apa yang telah diamalkan di Malaysia dan Indonesia. (Upaya ini dilakukan) bukan hanya untuk industri peladang, tetapi untuk memperjuangkan hak-hak pekebun kecil keluar dari garis kemiskinan," ujar dia.
Lebih lanjut, Menteri asal Malaysia itu mengharapkan komitmen Indonesia dan Malaysia dalam Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) maupun Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) bisa diterima oleh Uni Eropa dan dunia global.
"Di sinilah sasaran kita, bagaimana CPOPC bisa diterima dan segala standar yang kita bangun (terkait pengembangan industri kelapa sawit) akan diterima di tingkat global," ujar Dato Sri Fadillah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
