REPUBLIKA.CO.ID, MAGELANG - Wali Kota Magelang, Muchammad Nur Aziz merasa kaget lantaran gedung Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang, Jumat (3/2/2023), terdapat logo TNI lagi. "Memang agak kaget karena pada tanggal 13 September 2022 kami sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan TNI dan Kementerian Keuangan," kata Nur Aziz di Kota Magelang, Jawa Tengah, Jumat.
Dalam MoU itu, menurut dia, sudah ada tahapan tentang penyerahan aset dari TNI yang sejak 1985 dipakai dan akan dikembalikan kepada pemiliknya. Setelah penandatangan MoU, pihaknya juga meminta kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa agar logo maupun plang yang menyatakan bahwa itu tanah TNI untuk sementara dilepas.
Langkah itu dilakukan sampai nanti penyerahan sesuai dengan kesepakatan pada 2025. "Hari ini terjadi pemasangan logo lagi. Mungkin ada yang belum memahami secara tepat. Oleh karena itu, kebijakan antara institusi TNI yang ditandatangani oleh Panglima TNI sendiri waktu itu Jenderal TNI Andika Perkasa, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Wali Kota Magelang," kata Nur Aziz.
Dia berharap, pemasangan logo TNI di gedung Pemkot Magelang bisa ditinjau ulang. Hal itu karena Pemkot Magelang sudah sepakat untuk menyerahkan gedung yang akan digunakan untuk kantor Akademi TNI.
Bahkan, pihaknya kini sudah menyiapkan diri dengan penetapkan peraturan daerah (perda), yaitu cadangan pembangunan Balai Kota Magelang pada 2022-2024 yang telah disetujui DPRD Kota Magelang. Terkait dengan hal tersebut telah ditetapkan Perda Nomor 2 Tahun 2022 yang diundangkan pada tanggal 19 September 2022.
"Harapan kami kejadian ini bisa menjadi koreksi bagi kami. Saya mohon maaf pada saat Panglima baru dengan KSAU, KSALm dan Wadanjen TNI datang di Pemkot Magelang kebetulan saya lagi kunjungan kerja di Kota Singkawang untuk belajar masalah kota toleransi," ucap Nur Aziz.
Menurut dia, Pemkot Magelang pada Jumat ini, melayangkan surat untuk melaporkan masalah kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Hal itu lantaran penandatanganan MoU dilakukan oleh Kemenko Polhukam, yang menginisiasi tentang kesepahaman pemerintah kota bersama dengan TNI dan Kementerian Keuangan.
"Kami memang belum bisa bergerak sebelum ada penyerahan gedung BLK Kementerian Keuangan untuk kesiapan pindah kantor Pemkot Magelang," katanya.
Sesama aparat negara, kata Nur Aziz, Pemkot Magelang sudah konsekuen 2025 akan diserahkan dan sudah disiapkan semua. Hanya saja, untuk menata karena kantor yang diberikan oleh Kementerian Keuangan memang sampai hari ini belum diserahkan.
"Ini pelajaran buat kami, pemkot harus terus menjalin komunikasi. Saya harus ketemu langsung dengan Panglima TNI. Pemerintah kota yang dipinjami harus datang, itu etika," kata Nur Aziz.
Dia mengaku, khilaf lantaran belum menghadap lagi ke Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. "Mungkin itu kekurangan kami. Setelah ganti panglima, kami belum menghadap lagi dan mohon maaf karena belum lapor tentang hasil MoU yang dahulu," kata Nur Aziz.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
