Kamis 02 Feb 2023 14:02 WIB

PPP Terbuka Jika Nasdem Ingin Gabung Koalisi Indonesia Bersatu

KIB akan membuka ruang pembicaraan dengan parpol lain terkait pemilu dan pilpres.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Andri Saubani
Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menemui Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (1/2).
Foto:

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengakui, bahwa segala kemungkinan masih dapat terjadi terkait koalisi untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Termasuk kemungkinan Partai Nasdem bergabung dengan KIB, bersama Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Apakah perlu (Partai Nasdem) akan mungkin bergabung dengan KIB? Ya sama-sama mungkin. Mungkin KIB juga bergabung dengan Nasdem kan, jadi probability, kemungkinan itu masih terbuka," ujar Surya di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Kemungkinan sebaliknya juga dapat terjadi ketika KIB justru bergabung dengan Partai Nasdem. Namun ia menekankan, pertemuan hari ini dengan Partai Golkar dalam upaya menjaga kondusivitas dan komitmen keduanya memprioritaskan kepentingan bangsa.

"Dalam suasana menjelang pemilu memang multitafsir bisa terjadi di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja," ujar Surya.

Ditanya, apakah pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merupakan arahan dari Jokowi untuk menunjukkan kondusivitas koalisi pemerintahan yang baik? Surya menjawab tak ada perintah tersebut. Namun, Partai Nasdem ditegaskannya terus mengawal pemerintahan Jokowi hingga 2024.

"Saya tahu bahwasannya semuanya kami, baik Presiden Jokowi, saya, Mas Airlangga, dan semua harusnya partai-partai koalisi pemerintahan memprioritaskan suasana yang kondusif, yang agak sejuk kita," ujar Surya.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago menilai, Surya Paloh telah memperlihatkan kecerdikan berpolitik dengan menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Rabu. Di mana, menurut Arifki, pertemuan kedua elite politik itu berhasil meredakan isu reshuffle kabinet yang sebelumnya diduga akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 1 Februari 2023 atau bertepatan dengan Rabu Pon.

Bila reshuffle urung dilakukan Jokowi, Arifki menyebut Nasdem mendapatkan dua keuntungan. Pertama, mereka masih dapat mengamankan tiga kursi menteri saat ini sampai Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf selesai. Kedua Nasdem menuai citra sebagai partai yang baik karena memiliki Anies Baswedan sebagai kandidat capres yang akan diusung. 

"Sebenarnya apa pun situasi politik yang muncul setelah gagalnya reshuffle kabinet, Nasdem memperoleh dua keuntungan," ujar Arifki.

 

photo
Isyarat Reshuffle dari Jokowi - (Infografis Republika)

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement