REPUBLIKA.CO.ID, KIEV -- Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan akan menggelar perubahan personel di tingkat senior dan menengah. Setelah pejabat tinggi pemerintah Ukraina dituduh menerima suap di tengah invasi Rusia ke negara itu. Tuduhan itu mengancam antusias Barat mengirimkan bantuan ke Kiev.
Laporan skanda baru di Ukraina muncul saat negara-negara Eropa hendak mengirimkan tank Jerman, Leopard ke Kiev. Tank yang digunakan angkatan darat negara-negara Eropa itu dinilai cocok bagi Ukraina untuk merebut kembali wilayahnya dari Rusia.
"Sudah ada keputusan personel mengenai pejabat di berbagai tingkat kementerian dan struktur pemerintah pusat lainnya serta di daerah dan penegak hukum, beberapa hari ini, beberapa besok," kata Zelenskyy dalam pidatonya pada Senin (23/1/2023) malam.
Zelensky tidak mengungkapkan pejabat yang diganti. Beberapa media Ukraina melaporkan menteri kabinet dan pejabat senior dapat segera dipecat.
Deputi kepala kantor kepresidenan Ukraina, Kyrylo Tymoshenko mengatakan ia sudah mengajukan pengunduran diri ke Zelensky tapi ia tidak mengungkapkan alasannya. Namun media Ukraina melaporkan Tymoshenko mungkin salah satu pejabat yang dipecat.
Pada Ahad (20/1/2023) polisi anti-korupsi mengatakan mereka menahan wakil menteri infrastruktur atas dugaan menerima uang suap sebesar 400 ribu dolar untuk impor generator listrik bulan September lalu. Kementerian membantah tuduhan tersebut.
Surat kabar Ukraina menuduh Kementerian Pertahanan membayar lebih pemasok makanan untuk tentara. Pemasok mengatakan telah membuat kesalahan teknis dan tidak ada uang yang berpindah tangan.
Ketua Partai Pengabdi Rakyat yang berkuasa, David Arakhamia mengatakan pemerintah harus "fokus pada perang, membantu para korban, memotong birokrasi dan berhenti melakukan bisnis yang mencurigakan."
"Pada musim semi jelas kami akan aktif memenjarakan, bila pendekatan humanis tidak bekerja, kami akan melakukannya sesuai dengan darurat militer," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
